Page 202 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

ada pemahaman yang sempit dari sebagian umat beragama, khususnya
umat Islam, yang mempersepsikan bahwa perang melawan terorisme
dianggap sebagai perang terhadap agama Islam. 225
Disamping pemerintah, DPR RI periode 2004-2009 turut
berperan dalam penanggulangan terorisme di tanah air. Pada tahun
sidang 2005-2006 pembahasan RUU dilakukan oleh komisi dan
pansus berkaitan dengan persoalan ini Pada tahun sidang ini, Komisi
I membahas satu RUU menjadi RUU KMIP, sedang yang berhasil
disahkan adalah 2 RUU yakni RUU tentang pengesahan International
Convention of the Supression of Terorist Bombings, 1997 (Konvensi
Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) dan
RUU tentang International Covention for the Supressions of Financing
of Terorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan
Terorisme, 1999).
226

4.4.6 Otonomi Daerah: Perlunya

Perimbangan Kekuasaan Antara
Legislatif dan Eksekutif

Reformasi 1998 memberikan angin segar kepada daerah untuk
berkembang. Daerah bersemangat melaksanakan desentralisasi
yang merupakan amanat dari perjuangan reformasi 1998. Kebijakan
desentrasisasi dituangkan dalam produk UU No. 22 Tahun 1999
...desentralisasi yang tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999
merupakan amanat tentang Perimbangan Keuangan Daerah, harapan pemerintah
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, memperkuat demokrasi,
dari perjuangan memberdayakan masyarakat, dan menciptakan keadilan serta
reformasi 1998. pemerataan dalam segala aspek telah dilaksanakan.

Secara keuangan mulai tampak adanya perimbangan antara
keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah
Daerah bisa menyusun perencanaan pembangunannya dengan
pendapatan dari daerahnya. Sayangnya dalam pelaksanaan otonomi
daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 masih ada kekurangan yang
bisa mengganggu jalannya perencanan pembangunan nasional dan
jalannya pemerintahan di daerah itu sendiri.
Pada masa pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999, kepala daerah
dipilih melalui DPRD, Tingkat Provinsi untuk memilih Gubernur dan

225 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ibid.
226 Sekretariat Jenderal DPR RI.. Op.Cit. hlm 4-5.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 197
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018