Page 206 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009: 2009:
DPR RI 2004
-
Meneguhkan Kehidupan an Kehidupan
Meneguhk
Berdemokrasi Republik Indonesiaasi Republik Indonesia
Ber
demokr
Dengan demikian kewenangan dan konflik kepentingan antar
kedua pimpinan daerah tersebut diatur dalam sebuah UU. Berdasarkan
permasalahan yang terjadi ketika diselenggarakannya UU No. 22 Tahun
1999, yang dimulai dari konflik kewenangan, permasalahan wilayah laut,
hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif, serta
sengketa antara bupati/walikota dengan gubernur, pengelolaan keuangan
daerah dan masalah – masalah lainnya, sehingga menganggu efektifitas
dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka, dalam UU No. 32
Tahun 2004 dirumuskan kembali subtansi pelaksanaan pemerintah daerah
sesuai dengan maksud UUD 1945 amandemen ke 4 dan koreksi yang
dilakukan oleh kementerian dalam negeri. UU No. 32 tahun 2004 memiliki
substansi prinsipil yang diatur, yaitu (1) Pembentukan daerah kawasan
khusus; (2) Pilkada langsung; (3) Pembagian urusan pemerintahan; (4)
Keuangan Daerah; (5) Kontrol APBD oleh Mendagri; dan (6) Penguatan
Posisi Gubernur. 230
Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan Pasal
20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digunakan asas otonomi dan
tugas pembantuan, sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan,
pemerintah pusat menggunaakan asas desentralisasi, tugas pembantuan
dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan daerah dan kawasan khusus diatur dalam Bab
Pemekaran dari II pasal 4 dan 5 UU No. 32 Tahun 2004. Pembentukan daerah dapat

satu daerah berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang
bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah
menjadi 2 (dua) atau lebih. Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih

daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan
dapat dilakukan pemerintahan. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

setelah mencapai 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD
batas minimal usia kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan

penyelenggaraan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur,
pemerintahan. serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif untuk
kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota
dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan
Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan
daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah,
sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan,

230 Ibid, hlm 54.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 201
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018