Page 210 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

daerah yang baru. Sebut saja misalnya, Undang-Undang No.45 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya, Dan Kota Sorong. Kemudian diikuti daerah lainnya, seperti
Banten, Bangka Belitung, Kepuluan Riau, Gorontalo dan Sulawesi Barat.
Setelah penetapan UU No. 32/2004 yang menjadi warisan Anggota
DPR periode 1999 – 2004, UU tersebut banyak diimplementasikan
pada DPR periode 2004 -2009. Derasnya permintaan pemekaran
wilayah di periode pertama DPR paska reformasi, mulai melambat
jumlah pengesahan daerah pemekaran pada periode DPR di lima tahun
berikutnya. Pada masa ini, pemekaran daerah kembali terjadi mulai
tahun 2007 dan 2008. Daerah-daerah yang menjadi daerah otonomi
baru adalah untuk tingkat kabupaten dan kota.
Perhatian yang besar dititikberatkan pada permasalahan
...UU No. 32 keuangan derah dan peningkatan kualitas pendidikan daerah.

tahun 2004 pun Permasalahan seperti pembagian daerah-daerah yang dapat

juga mengalami menghasilkan secara ekonomi menjadi salah satu tolok ukur daerah
perubahan akibat tersebut dapat berkembang atau tidak.
Dinamika pengelolaan administrasi pemerintahan daerah terus
dari munculnya berkembang, UU No. 32 tahun 2004 pun juga mengalami perubahan

aspirasi agar akibat dari munculnya aspirasi agar pemilihan kepala daerah dapat

pemilihan kepala lebih demokratis di daerah. DPR pun melahirkan produk legislasi
daerah dapat lebih terkait dengan prinsip Demokrasi. Kecurigaan dalam pelaksanaan
Pilkada yang dimanfaatkan oleh pejabat kepala daerah yang turut serta
demokratis di daerah. dalam pemilihan kepala daerah disempurnakan dalam undang-undang

yang lebih baru.
Secara garis besar beberapa ketentuan perubahan atas UU No.
32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008, yaitu :
1. Mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan
wakil kepala daerah yang kosong apabila wakil kepala
daerah menggantikan kepala daerah yang meninggal
dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak melakukan
kewajibannya selama enam bulan secara terus menurus.
2. Mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah dari calon yang diajukan oleh partai politik
maupun calon perorangan. Yang mengenai tata cara
pemilihan kepala daerah yang diatur dalam pasal 59.
Terkait dengan tata cara pemilihan kepala daerah terdapat salah
satu ketentuan yang dapat dicermati yakni jika calon peserta pilkada

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 205
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018