Page 207 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi
daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk
pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan
kabupaten, dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota,
sarana, dan prasarana pemerintahan.
Kawasan Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dibentuk
dengan tujuan menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang
bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan
kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Fungsi
pemerintahan tertentu adalah untuk penyelenggaraan bidang Perdagangan
bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah
dapat mengikutsertakan daerah yang bersangkutan dan Daerah juga dapat
mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada Pemerintah.

4.4.7 Pemekaran Wilayah dan Peran DPR
Pemekaran daerah menghasilkan tren baru dalam struktur
kewilayahan di Indonesia. Perkembangan jumlah kabupaten/kota dan
propinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah. Hingga tahun
2004, terjadi penambahan pemerintah propinsi dari 26 menjadi 33 (26,9 %)
Terdapat usulan dan pemerintah kabupaten/kota dari 303 menjadi 440 (45,2%). Pada tahun

pembentukan 114 2005 pemerintah pusat untuk sementara waktu menangguhkan pemekaran
daerah, namun hingga akhir tahun 2006 gejolak usulan pemekaran daerah
kabupaten/kota terus berlanjut. Terdapat usulan pembentukan 114 kabupaten/kota serta

serta 21 propinsi. 21 propinsi. Kebijakan penangguhan sementara pemekaran daerah selama
2005- 2006 sulit bertahan mengingat hingga saat ini belum ada dasar
yang kuat untuk itu, meskipun Depdagri menilai bahwa perkembangan
daerah otonom baru (DOB) belum optimal karena berbagai permasalahan
atau hambatan yang dihadapi. Di samping itu, belum adanya kebijakan
231
pemerintah mengenai pembatasan jumlah daerah juga mendorong daerah
terus mengajukan pemekaran daerah. Dengan desakan yang kuat dari
daerah maka pada tahun 2007 terjadi lagi tambahan jurisdiksi daerah di
Indonesia. 232
Studi dampak pemekaran daerah secara komprehensif belum
pernah dilakukan. Namun demikian, beberapa studi telah mulai melihat

231 Departemen Dalam Negeri. Sinopsis Penelitian : Efektifitas Pemekaran Wilayah di Era Otonomi
Daerah. (Jakarta: Pusat Litbang Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen
Dalam Negeri, 2005)
232 Studi Evaluasi Pemekaran Daerah, Building and Reinventing Decentralized Governance Project Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Bekerjasama dengan United Nation Development Program, Mei
2007, hlm. 1-2.

dpr.go.id 202