Page 209 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pada aspek pelayanan publik, khususnya infrastruktur dasar
ditemukan bahwa rasio panjang jalan keseluruhan dengan luas wilayah
mengalami penurunan. Sedangkan pada pelayanan bidang kesehatan
Pusat Litbang
Otonomi Daerah dan pendidikan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Kemudian,
pada demokrasi lokal yang dilihat dari penggunaan hak pemilih pada
melakukan penelitian pemilu menunjukkan angka partisipasi yang cukup tinggi. Meski secara

dengan judul keseluruhan studi ini tidak secara langsung berkaitan dengan daerah
Efektifitas Pemekaran pemekaran namun secara umum daerah induk, daerah DOB dan
Wilayah Di Era daerah yang tidak mekar menunjukkan gejala yang hampir sama. Pusat
Otonomi Daerah. Litbang Otonomi Daerah melakukan penelitian dengan judul Efektifitas
Pemekaran Wilayah Di Era Otonomi Daerah. Penelitian di 9 daerah
otonom baru ini menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satupun
daerah DOB yang berada dalam kategori mampu meski penataan
berbagai aspek pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan
pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada. Persoalan
mendasarnya ialah karena DOB kurang mampu merumuskan dengan
tepat kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan sesuai
dengn kondisi dan karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat.
235
Studi ini juga menyoroti pada sisi kelembagaan di mana
kelembagaan yang terbentuk belum sepenuhnya disesuaikan dengan
urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan daerah. Beberapa
masalah yang terkait dengan kelembagaan diantaranya yakni jumlah
kelembagaan (SKPD) yang cenderung banyak, struktur organisasi yang
cenderung besar, serta belum memperhitungkan kriteria efektivitas
dan efesiensi kelembagaan yang baik. Pada aspek keuangan daerah,
hanya satu dari sembilan daerah yang dikategorikan mampu dalam
pengelolaan keuangannya. Problem utamanya yakni rendahnya
kemampuan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah,
khususnya PAD. Sedangkan pada aspek aparatur, hanya satu dari
sembilan daerah yang dikategorikan sangat mampu dalam pengelolaan
pemerintahannya. Hal ini dilihat ketersediaan, kualifikasi yang dimiliki,
serta kesesuaian antara personil yang mengisi dan struktur yang
tersedia. Umumnya DOB belum mampu menyelesaikan persoalan di
atas.
Disamping itu, berkaitan dengan proses legislasi pemekaran
wilayah bila ditinjau secara historis, dimulai pada periode pertama di
era reformasi, Indonesia mulai membentuk pemerintah –pemerintah

235 Lihat Departemen Dalam Negeri. Sinopsis Penelitian : Efektifitas Pemekaran Wilayah di Era
Otonomi Daerah. (Jakarta: Pusat Litbang Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Dalam Negeri, 2005) dalam Studi Evaluasi Pemekaran Daerah, Op.Cit, hlm. 3.

dpr.go.id 204