Page 204 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009:
Meneguhkan Kehidupan
Berdemokrasi Republik Indonesia

yang saat itu masih ada eksistensinya ternyata mendukung pemecatan
walikota. 228 Setelah ada keputusan hasil sidang, bukan berarti
permasalahan segera berakhir. Menteri Dalam Negeri menanggapi
hasil sidang tersebut, “Walikota Surabaya baru bisa diberhentikan
kalau dia berhalangan tetap.” Seperti dikutip dari Majalah Tempo, edisi
28 Januari 2002. Bambang D.H. menjabat sebagai pelaksana tugas dari
tanggal 16 Januari hingga 10 Juni 2002, sampai dilantik secara resmi
sebagai walikota Surabaya. Jabatan yang diemban hingga tahun 2005
bukannya tanpa halangan.
Sekali lagi, DPRD Surabaya mengajukan pencopotan walikota
Surabaya yang dijabat Bambang D.H. Alasannya adalah masalah
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota yang ditolak oleh DPRD.
Namun upaya yang dilakukan kedua kalinya oleh DPRD Surabaya tidak
...masalah Laporan membuahkan hasil. Dari perkembangan kasus tersebut, pelaksanaan

Pertanggungjawaban UU No. 22 tahun 1999 dapat dinilai otonomi daerah justru lebih banyak
(LPJ) Walikota yang merugikan dibandingkan untungnya terutama bagi pemerintah
pusat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ditolak oleh DPRD. Banyaknya permasalahan yang muncul di daerah, berdampak
signifikan terhadap berjalannya roda pemerintahan pusat. Hal tersebut
memunculkan beberapa alasan untuk memperbaiki atau mengganti
UU No. 22 Tahun 1999.
Wacana pun berkembang dengan usulan untuk mengganti
atau mengubah UU No. 22 Tahun 1999 harus disesuaikan dengan
amandemen UUD 1945 yang ke 4, khususnya pasal 18 ayat 1 dan 2.
Ayat (1) berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas
wilayah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, semuanya diatur melalui
undang-undang.
Sedangkan ayat (2) berbunyi Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Kemudian, Pasal 18 A dan B mengenai Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kebupaten, dan
kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah.

228 Tempo.co, Akhirnya DPRD Surabaya berhentikan Walikota, https://nasional.tempo.co/
read/1026/akhirnya-dprd-surabaya-berhentikan-walikota, (online), diakses

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 199
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018