Page 215 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Tabel A.3. Usul Hak Interpelasi DPR Periode 2004-2009 yang
Tidak Berlanjut

Tahun Persoalan Penggagas Hasil
Januari 2005 SK Wapres No. 1/2004 tentang Diusulkan oleh 15 orang dari 4 Proses tidak berlanjut
Pembentukan Timnas Penanganan fraksi (FPDIP, FKB, FPAN, dan
Bencana Aceh FPBR)
Februari 2005 Surat Setwapres berisi arahan Diusulkan oleh 19 anggota Sepakat tidak melanjutkan proses.
Wapres agar para menteri tidak dari semua fraksi, kecuali FPD Pejabat Setwapres diganti
terlalu menganggap penting rapat dan FPG
kerja dengan DPR karena dianggap
membuang-buang waktu dan tenaga
Agustus 2005 MoU Helsinki tentang Penyelesaian Diusulkan oleh FPDIP, FKB, dan Proses tidak berlanjut
kasus Aceh FPAN
September 2005 Rapat kabinet melalui telekonferensi Diusulkan oleh 20 anggota dari Kandas ditengah jalan karena delapan
yang dipimpin Presiden SBY langsung semua fraksi, kecuali FPD anggota DPR menarik usulan dan
dari Amerika Serikat mengundurkan diri sebagai pengusul
Juni 2007 Penyelesaian kasus lumpur Lapindo Diusulkan oleh 153 anggota dari Memperpanjang tugas Tim P2LS untuk
Brantas semua fraksi, kecuali FPD melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Perpres No. 14 Tahun
2007 tentang Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo. Status usul
interpelasi secara on call, artinya
tetap mengikuti perkembangan
pelaksanaan Perpres No. 14 Tahun
2007
Sumber: Luky Sandra Amalia. Op. Cit, hlm., 151.

dpr.go.id 210