Page 196 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2004-2009: 2009:
DPR RI 2004
-
Meneguhk
Meneguhkan Kehidupan an Kehidupan
Ber
Berdemokrasi Republik Indonesiaasi Republik Indonesia
demokr
Tanggal Peristiwa
21 Juli 2009 Lembaga penjamin mengucurkan lagi Rp 630 miliar untuk menutupi kebutuhan CAR Bank Century.
Keputusan tersebut juga berdasarkan hasil assesment Bank Indonesia atas hasil auditro kantor
akuntan publik. Sehingga total dana yang dikucurkan mencapai Rp 6,762 triliun.
12 Agustus 2009 Mantan Direktur Utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim divonis 3 tahun penjara karena
terbukti menggelapkan dana nasabah Rp 1,6 triliun. Dan tanggal 18 Agustus 2009, Komisaris Utama
yang juga pemegang saham Robert Tantular dituntut hukuman delapan tahun penjara dengan denda
Rp 50 miliar subsider lima tahun penjara.
27 Agustus 2009 Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Menkeu Sri Mulyani, Bank Indonesia dan lembaga penjamin
untuk menjelaskan membengkaknya suntikan modal hingga Rp 6,7 triliun. Padahal menurut DPR,
awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan Rp 1,3 triliun untuk Bank Century. Dalam rapat
tersebut Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa jika Bank Century ditutup akan berdampak
sistemik pada perbankan Indonesia. Pada hari yang sama pula, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto
menyatakan bhwa kasus Bank Century itu sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan.
28 Agustus 2009 Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa dirinya telah
diberitahu tentang langkah penyelamatan Bank Century pada tanggal 22 Agustus 2008 --sehari
setelah keputusan KKSK. Justru Kalla mengaku dirinya baru tahu tentang itu pada tanggal 25 Agustus
2008.
10 September 2009 Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Sugeng Riyono memutus Robert
Tantular dengan vonis hukuman 4 tahun dengan denda Rp 50 miliar karena dianggap telah
memengaruhi pejabat bank untuk tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
30 September 2009 Laporan awal audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bank Century sebanyak 8 halaman beredar
luas di masyarakat. laporan tersebut mengungkapkan banyak kelemahan dan kejanggalan serius di
balik penyelamatan Bank Century dan ada dugaan pelanggaran kebijakan dalam memberikan bantuan
ke Bank Century.
2 Oktober 2009 Nama Bank Century diganti menjadi Bank Mutiara.
21 Oktober 2009 Akibat kejanggalan temuan BPK tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung membentuk
tim kecil untuk menggulirkan hak angket guna mengkaji kasus Bank Century. Lima hari kemudian,
wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk mengusut kasus Bank Century menjadi
perdebatan di DPR.
12 November 2009 139 anggota DPR dari 8 Fraksi mengusulkan hak angket atas pengusutan kasus Bank Century.

Pada perkembangan berikutnya, DPR akhirnya menetapkan usulan
hak angket tentang pengusutan kasus Bank Century menjadi hak angket
DPR dalam Sidang Paripurna di Ruang Nusantara II, Kompleks DPR-
MPR, Selasa 1 Desember 2009. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh
Ketua DPR Marzuki Alie ini dihadiri oleh 365 dari total 560 anggota DPR.
Penetapan hak angket ini dilakukan secara aklamasi setelah disetujui oleh
semua fraksi yang ada di DPR. Dalam penetapan tersebut, Marzuki Alie
juga membacakan komposisi anggota Pansus Hak Angket Century yang
berjumlah 30 orang, yakni F-Demokrat 8 orang, F-Golkar 6 orang, F-PDIP
5 orang, F-PAN 2 orang, F-PDK 2 orang, F-PKB 2 orang, F-Hanura 1 orang,
F-PKS 3 orang, dan F-Gerindra 1 orang.
213

213 Kompas.com, 1 Desember 2009, DPR Resmi Gulirkan Angket Century. https://nasional.kompas.com/
read/2009/12/01/11500635/dpr.resmi.gulirkan.angket.century, (online), diakses 22 November 2018.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 191
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018