Page 238 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 238

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                       Keempat, adalah Tim-Tim Pengawas DPR RI terhadap
                                                  Penanggulangan Bencana Alam (PBA) yang terjadi di Provinsi Jawa
                                                  Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi. Tim secara intensif
                                                  berkoordinasi dengan pemerintah dan melakukan kunjungan-kunjungan
                                                  langsung ke lapangan.
                                                       Pada periode 2009 – 2014 ini, isyu yang ditangani oleh DPR tidak
                                                  hanya terkait dengan kinerja pemerintah atau pelaksanaan demokrasi
                                                  semata, namun perlu kepekaan dari DPR menanggapi perkembangan
                                                  masalah di tengah masyarakat. Misalnya adalah masalah penyedotan
              ...tekanan politik dari             pulsa yang dilakukan oleh operator telekomunikasi, walaupun tidak

           DPR dapat membantu                     terkait langsung dengan tugas DPR, sebab ada badan lain yang
                                                  seharusnya mengawasi atau bisa juga melalui pengadilan, namun tekanan
                        menurunkan
                                                  politik dari DPR dapat membantu menurunkan keresahan masyarakat.
           keresahan masyarakat.                       Permasalahan lainnya adalah munculnya polemik antara Pusat
                                                  dengan Daerah, terutama terkait dengan keistimewaan Yogyakarta
                                                  terkait dengan pemilihan kepala daerah, serta keberpihakan DPR untuk
                                                  membantu kesejahteraan rakyat. Pada periode kali ini, DPR berinisiatif
                                                  untuk mengajukan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang
                                                  sempat stagnan karena adanya hambatan pelaksanaan pembentukan
                                                  BPJS menurut UU N0. 40/2004. Upaya-upaya tersebut menunjukkan
                                                  kinerja DPR dalam mengawal kepentingan rakyat.



                                                  5.2.5  Tugas Legislasi, Pengesahan UU
                                                            dan Kinerja DPR 2009 – 2014

                                                       Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam
                                                  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
                                                  Perundang-undangan merupakan bagian integral dari pembangunan
                                                  hukum nasional. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program
                                                  pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu,
                                                  dan sistematis sesuai dengan program pembangunan nasional dan
                                                  perkembangan kebutuhan masyarakat yang memuat skala prioritas
                                                  Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (5 Tahun) dan Program
                                                  Legislasi Nasional Tahunan.
                                                       Pada periode 2004 – 2009, produk yang dihasilkan oleh Dewan
                                                  Perwakilan Rakyat 2004 – 2009 seperti yang digambarkan oleh tabel
                                                  berikut ini. 264


                                                  264  FX. Soekarno, “Arah Kebijakan Penyusunan Prolegnas 2010 – 2014”, Makalah di  BPHN, Departemen
                                                     Hukum dan HAM, 10 Juni 2009, di Bandung, Jawa Barat




                                     dpr.go.id   234
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243