Page 237 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 237
DPR RI 2009-2014: 2014:
DPR RI 2009-
Membangun Pondasi ondasi
Membangun P
Kinerja DPR RIKinerja DPR RI
pertumbuhan. ekonomi yang mampu memperkuat
pondasi perekonomian nasional, bagi tercapainya
peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang
menjadi cita-cita kita bersama.”
Selain tugas menjaga demokrasi dengan tugas legislasi dan
pengawasan, DPR juga secara rutin bertugas untuk membuat rancangan
anggaran APBN bersama pemerintah dan melakukan rapat dengar
pendapat dengan pemerintahan mengenai pelaksanaan APBN.
Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan
pemerintahan dan kinerja pemerintah, Marzuki Alie mengemukakan
pidatonya pada ulang tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat di depan
Sidang Paripurna tahun 2011, Marzuki Alie menyampaikan empat hal
...Sidang Paripurna mengenai pengawasan. 263
tahun 2011, Marzuki Pertama adalah pembentukan Tim Pengawas (Timwas) kasus
Alie menyampaikan Century, masa kerja Timwas Century diperpanjang selama 1 tahun dan
empat hal mengenai ada 2 (dua) hal penting telah dibahas, yaitu pertama, pelaksanaan Audit
Forensik, dan kedua, pelaksanaan Cross Examination data dengan KPK.
pengawasan. Kedua pembentukan Tim Khusus (Timsus) DPR RI terhadap
Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia, sebab ada
303 warga negara indonesia yang terancam hukuman mati saat itu.
Negara-negara ini belum memiliki mekanisme perlindungan hukum
dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia sebagaimana amanat UU
No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Ketiga adalah Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh dan Papua.
Tim Pemantau UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh DPR
telah menemukan adanya proyek pembangunan untuk kepentingan
masyarakat yang belum terealisasi secara optimal. Sedangkan Tim
Pemantau Otonomi Khusus Papua menemukan bahwa terdapat
penyimpangan Dana Otsus sebagai hasil audit BPK. Tim menghendaki
agar hal ini tidak terjadi lagi pada masamasa selanjutnya, antara lain
dengan perlunya dibuat suatu Rencana lnduk Percepatan Pembangunan
di Papua. Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua menjamin
bahwa komitmen DPR untuk tetap mendukung upaya percepatan
kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua lewat program Otonomi Khusus,
tidak akan berubah walaupun terdapat temuan-temuan tersebut.
263 Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI Peringatan HUT Ke-66 MPR/DPR RI Dan
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2010-2011, Selasa, 6 September 2011, hlm. 8-9
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 233
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
