Page 46 - MAJALAH 171
P. 46
KUNKER
Komisi III Apresiasi Kunspek Komisi III DPR RI dalam
pertemuan dengan jajaran penegak
Kinerja Aparat hukum di Sumut.
Politisi Partai Amanat Nasional
(PAN) daerah pemilihan (dapil)
Penegak Hukum Sumut I itu meminta mitra kerja
Komisi III DPR RI tersebut untuk
terus menjaga netralitas dalam
mengawal Pemilu 2019. “Dengan
netralitas, sama artinya kita
Komisi III DPR RI mendapat Terutama, kesiapan aparat menjaga kualitas pemilu kita
laporan bahwa jajaran penegak hukum dalam menjaga menjadi pemilu yang berkualitas
stabilitas keamanan pra dan
baik. Tentu kalau pemilunya
Polda di Sumatera pasca diselenggarakannya pemilu berkualitas baik kemudian arah
Utara, Kepulauan Riau serentak. demokrasi juga berjalan ke
dan Kalimantan Barat Mendapat laporan bahwa arah yang benar, maka kita bisa
telah mengawal dan jajaran Polda di Sumatera Utara, menempatkan pemilu sebagai
pintu gerbang dari upaya-upaya
Kepulauan Riau dan Kalimantan
mengamankan Pemilu 2019 Barat telah mengawal dan membangun bangsa untuk
dengan baik. Tim Kunspek mengamankan Pemilu 2019 meningkatkan kesejahteraan
Komisi III DPR RI pun dengan baik, Komisi III DPR RI dan kemakmuran bangsa,” kata
meluncur ke daerah itu untuk melalui Tim Kunjungan Kerja Mulfachri.
Spesifikasi (Kunspek) Komisi III
Untuk itu, Mulfachri memastikan
meninjau. DPR RI terjun ketiga daerah itu seluruh pihak yang terlibat dalam
untuk meninjau dan memastikan mengawal pelaksanaan Pemilu
2019 sudah memahami posisinya
masing-masing. “Tentunya seluruh
pihak yang bertanggung jawab
bagi suksesnya Pemilu 2019 harus
memastikan seluruh proses yang
berjalan sesuai dengan aturan-
aturan yang berlaku,” ujarnya.
Terkait isu pengurusan formulir
C5 yang tak semudah yang
diharapkan, Anggota Komisi
III DPR RI Junimart Girsang
menegaskan, harusnya Komisi
Pemilihan Umum (KPU) telah
memastikan bahwa seluruh warga
binaan bisa menggunakan hak
pilih dimanapun tempat binaan
mereka. “Karena hal ini harusnya
bisa menjadi salah satu kasus yang
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap. Foto: tiara/jk
nantinya bisa dilaporkan kepada
Mahkamah Konstitusi (MK).
omisi III DPR RI hal tersebut pada akhir Maret lalu. Bahwa ada sebagian masyarakat
memberi perhatian “Saya kira kita semua memiliki tidak boleh memilih karena tidak
serius terhadap kewajiban yang sama untuk dapat formulir C5. Ini harus
penyelenggaraan menjaga agar pesta demokrasi menjadi perhatian Kemenkumham
KPemilihan Umum Pemilu 2019 berjalan sesuai dengan (Kementerian Hukum dan Hak
(Pemilu) Serentak 2019 yang kaidah-kaidah,” kata Wakil Ketua Asasi Manusia) karena ini sensitif
merupakan sejarah baru bagi Komisi III DPR RI Mulfachri sifatnya,” tegas politisi PDI-
Bangsa dan Negara Indonesia. Harahap saat memimpin Tim Perjuangan dapil Sumut III itu.
46 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
