Page 49 - MAJALAH 171

KUNKER

INFRASTRUKTUR JALAN NASIONAL kunjungan ke daerah. Bupati Temanggung.
MASIH KURANG “Ini adalah kesempatan yang Hal itu diungkapkan oleh
Di Tangerang, Anggota baik bagi pemerintah daerah Sigit menanggapi banyaknya
Komisi V DPR RI Sahat Silaban dan masyarakat umum untuk jalan raya yang rusak serta
menyayangkan minimnya
infrastruktur jalan nasional di
Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten. Ia mencatat, jalan nasional
di Kabupaten Tangerang hanya KABUPATEN YANG MERUPAKAN PENGHUBUNG
sekitar 27 kilometer, sedangkan di
Kota Tangerang Selatan (Tangsel) EMPAT KOTA BESAR, YAITU SEMARANG, YOGYAKARTA,
hanya 10,5 kilometer. Sahat pun PURWOKERTO DAN SOLO, SUDAH SELAYAKNYA
menyarankan beberapa ruas
jalan yang menjadi kewenangan TEMANGGUNG MEMILIKI INFRATRUKTUR YANG MEMADAI
pemerintah provinsi, diubah
statusnya menjadi jalan nasional.
“Kita mau angkat beberapa
ruas jalan statusnya menjadi jalan
nasional, apakah itu Kawasan
Strategis Nasional (KSN) atau
Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mengapa demikian? Karena
anggaran provinsi sangat minim.
Dengan diangkat statusnya,
pembangunan jalan, maka
menjadi domain pusat,” ujar
Sahat usai mengikuti pertemuan
Tim Kunspek Komisi V DPR RI
dengan Bupati Tangerang, di
Banten.

TEMANGGUNG BUTUH
INFRASTRUKTUR JALAN
Sementara di Kabupaten
Temanggung yang merupakan
penghubung empat kota besar,
yaitu Semarang, Yogyakarta,
Purwokerto dan Solo, sudah
selayaknya Temanggung memiliki
infratruktur yang memadai.
Masih banyaknya jalan ataupun
insfratruktur di Kabupaten
Temanggung yang belum Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau sejumlah infrastruktur di Kabupaten Temanggung, Jateng. Foto: Riyan/jk
memadai menjadi fokus utama
Tim Kunspek Komisi V DPR RI.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI menyampaikan program kepada keinginan masyarakat untuk
Sigit Sosiantomo menuturkan kami, dan ikut berpartisipasi memiliki irigasi persawahan
bahwa dalam pembahasan aktif dalam menyampaikan yang baik di Temanggung.
Rancangan Anggaran Pendapatan aspirasinya,” tutur Sigit saat Politisi Partai Keadilan Sejahtera
dan Belanja Negara (RAPBN) memimpin pertemuan Tim (PKS) tersebut pun berjanji akan
terdapat kewenangan DPR RI Kunspek Komisi V DPR RI dengan memasukan program percepatan
untuk mengusulkan program- Bupati Temanggung beserta pembangunan dalam RAPBN
program yang didapat dari hasil jajaran di Ruang Pertemuan Kantor 2020. l jk,rh,alw

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 49