Page 53 - MAJALAH 171
P. 53
KUNKER
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam. Foto: Singgih/jk
Politisi Partai Golkar itu
mengingatkan, direksi TPPI harus
Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau lokasi pengumpulan limbah milik PT. Pertamina di Tanjung Uban, Kepri. Foto: Husen/jk
bisa mandiri dan bekerjasama
Limbah dan Lingkungan Komisi VII mengelola limbah Pertamina itu, dengan pihak ketiga, tapi tidak
DPR RI yang dipimpin Muhammad ternyata menjualnya kembali ke membebani Pertamina maupun
Nasir bertemu dengan otoritas PT. Holcim sebesar Rp 500 ribu per Petro Tuban sebagai pemilik
Pertamina di Tanjung Uban, Kepri. ton. Inilah yang menjadi temuan perusahaan TPPI itu sendiri.
Nasir sendiri usai pertemuan itu penting Panja. Menurutnya, jika TPPI ini bisa
mengungkapkan, PT. DAC ini PT. DAC ternyata hanya mandiri, maka keuangannya pun
dikhawatirkan tidak memiliki izin menjadi broker limbah. Sesuai tidak akan lagi merah seperti saat
sesuai regulasi. izinnya, ia harus mampu ini.
“Kami minta kepada Dirjen memanfaatkan dan memusnahkan Lebih lanjut, Ridwan berharap
Penegakan Hukum (Gakkum) limbah Pertamina itu secara dalam waktu dua tahun ke depan,
KLHK untuk mengecek regulasinya mandiri dan profesional. Panja TPPI mampu kembali normal
dan izin yang dimiliki PT. DAC. Limbah dan Lingkungan Komisi VII dibandingkaan saat ini. Selain itu,
Kalau tidak sesuai harus diputus DPR RI mendesak Dirjen Gakkum diharapkan Pertamina mampu
hubungan kerjanya,” kata Nasir saat KLHK untuk terus mendalami menjadi pemilik mayoritas saham
diwawancara Parlementaria. Dalam temuan-temuan tersebut dan TPPI ini, karena saat ini Pertamina
pengelolaan limbah, Pertamina memeriksa semua perizinan baru memiliki sekitar 42 persen
Tanjung Uban hanya punya izin sesuai regulasi, serta melaporkan saham TPPI. Menurutnya, jika
sebagai pengumpul limbah, karena hasilnya kepada Panja Limbah dan Pertamina sudah mampu memiliki
tak memiliki keahlian mengolah Lingkungan Komisi VII DPR RI. saham TPPI hingga di atas 70
limbah. Untuk itu, pemanfaatan dan persen, negara bisa mengelola
pemusnahannya diserahkan kepada OPTIMALKAN KILANG MINYAK TPPI secara maksimal.
PT. DAC. Sementara itu di Tuban, Jawa Pengembangan Kilang TPPI ini
Sebagai pengumpul limbah, Timur Wakil Ketua Komisi VII diharapkan mampu mendukung
Pertamina Tanjung Uban DPR RI Ridwan Hisjam menilai, ketahanan industri petrokimia
punya batas waktu 90 hari proyek pengembangan Kilang nasional dan mampu memenuhi
sesuai Undang-Undang (UU) Minyak Trans Pacific Petrochemical kebutuhan energi dalam negeri
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Indotama (TPPI) di Kabupaten serta mengurangi impor energi
Perlindungan dan Pengelolaan Tuban, merupakan proyek Indonesia. Pengembangan
Lingkungan Hidup. Limbah tanah petrokimia terbesar di Asia. Kilang TPPI ini nantinya akan
terkontaminasi minyak tentu tak Kendati pengembangannya baru terintegrasi dengan rencana
bisa didiamkan berlama-lama. Dan berjalan setengah, Komisi VII DPR pembangunan kilang baru oleh
PT. DAC yang mendapat kontrak RI meminta agar pengembangan Pertamina di Kabupaten Tuban.
sebesar Rp 2 juta per ton untuk TPPI dioptimalkan. l oji,mh,skr/es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 53
