Page 73 - MAJALAH 131

trasi teknis. yang paling inti, dibentuknya BKD maka dengan fungsi anggaran, selain kajian
Badan Keahlian Dewan ini dibentuk semua dukungan keahlian akan mudah normatifnya juga terkait dengan sasa-
berdasarkan Perpres, No. 27 Tahun 2015 dikoordinasikan, sudah berada dalam ran-sasaran APBN serta program-pro-
kemudian pengaturan lebih lanjut dia- satu atap,” katanya lagi. gram yang sudah disusun atau ditetap-
tur dengan Peraturan Sekretaris Jende- Dukungan yang diberikan BKD, lanjut kan APBN. “Apakah sudah dijalankan,”
ral DPR dan itu sudah di terbitkan hanya dia, sesuai dengan keahlian itu dengan tegas Johnson.
memang sekarang ini yang baru dilantik pemikiran-pemikiran yang konsep- Saat ditanya mengenai dukungan
Kepala Badannya menyusul pejabat dan sional, misalnya berkaitan dengan ran- personil, ia mengatakan, meskipun me-
aparat di bawahnya. cang undang-undang, yang berkaitan mang kalau dilihat dari jumlah tenaga
Dia berharap, BKD bisa semakin fokus perancangan. Pertama adalah berkaitan yang ada saat ini masih jauh dari cukup.
bisa betul-betul direalisasikan, dan pada dengan naskah akademis karena aggota Tetapi akan tetap berupaya secara op-
persidangan yang akan datang diharap- Komisi atau Badan Legislasi atau Badan timal menjalankan tugas memberikan
kan semua struktur yang berkaitan Anggaran menyusun naskah akademis. kajian-kajian terhadap pelaksanaan
dengan Badan Keahlian itu sudah ter- Kemudian merancang undang-undang APBN yang berkaitan dengan posisi pe-
bentuk. itu juga yang akan diberikan dukungan- ngawasan.
Dalam cacatan Parlementaria, Sekjen nya oleh lembaga atau badan keahlian Sementara dukungan keahlian yang
DPR Winantuningtyastiti telah melantik ini. berkaitan dengan pengawasan, kata
14 pejabat baru terdiri pejabat Eselon II, Johnson, terkait kebijakan pemerintah,
III dan IV yang bertugas di BKD. BKD NANTINYA LEMBAGA KHUSUS apakah dalam penyelenggaraan pemer-
merupakan badan baru yang menyiap- INI DAPAT MEMBERIKAN intahan itu di buat sesuai aturan dan tar-
kan semua kebutuhan kajian, data aka- get yang ditetapkan. Juga dikaji, apakah
demis dan hasil penelitian. “BKD harus DUKUNGAN KEAHLIAN tidak ada pertentangan-pertentangan
betul-betul profesional bekerja tanpa DAN DIHARAPKAN FOKUS dengan Peraturan Perundang-unda-
harus dicampuri kepentingan politik,” ngan. Itu yang akan BKD lakukan berupa
pesan Win. MEMBERIKAN DUKUNGAN dukungan kaitan dengan fungsi penga-
KEAHLIAN. ITULAH wasan.
DUKUNGAN LEGISLASI LEBIH Berdasarkan Undang-Undang No. 27
TINGGI SEBENARNYA LANDASAN tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
Dukungan yang diberikan, tidak se- DIBENTUKNYA BADAN DPRD (MD3), BKD bertanggug jawab
mata-mata terkait dengan 3 fungsi teta- kepada Pimpinan DPR, begitu juga ka-
pi ada juga hal-hal lain yang berkaitan KEAHLIAN DEWAN lau dikaitkan dengan Tata Tertib (Tatib)
secara tidak langsung yang memerlukan dan juga Peraturan Presiden. “Sebagai
dukungan atau kajian-kajian berdasar- Sementara dalam kaitan analisa lembaga yang bertanggung jawab ke-
kan keilmuan, berdasarkan keahlian. APBN, BKD tidak akan membuat Ran- pada Pimpinan tentu harus kita atur
Tentu saja, tambah Johnson, juga akan cangan Undang-Undang APBN karena bagaimana bentuk pertanggung jawa-
diberikan dukungan-dukungannya. secara konstitusional RUU APBN itu di- bannya, karena tidak mungkin Kepala
Dia mengakui, memang pekerjaan ajukan oleh pemerintah yaitu Presiden. Badan mengatur tata cara dan tugas-
kita sekarang ini cukup padat teruta- Dalam Undang-Undang Dasar Tahun tugasnya terhadap alat-alat kelengkap-
ma dalam pembentukan strukturnya, 1945 itu bahwa penetapan APBN itu ber- an,” tegasnya.
setelah itu akan melakukan tugas- dasarkan persetujuan DPR. Dia berharap, perlu ada satu aturan
tugas operasional untuk mendukung Sedangkan dalam dukungan pada yang dikeluarkan oleh Pimpinan ba-
Dewan. Sesungguhnya dukungan yang fungsi pengawasan, banyak hal yang gaimana Badan ini memberikan atau
paling nyata selama ini kepada Dewan berkaitan dengan tugas Komisi-Komisi, melaksanakan tugasnya ke Komisi, ke
adalah kegiatan legislasi, maka nanti manakala ada permintaan maka BKD Badan-Badan. Dan juga kalau memung-
akan memberi dukungan yang lebih akan mendukungnya. Ketika Komisi kinkan nanti sampai kepada anggota
tinggi tanpa mengesampingkan du- melakukan tugas pengawasan ter- bagaimana mereka menjalankan tugas,
kungan pada fungsi anggaran dan juga kait dengan pelaksanaan undang-un- harus ada aturan mengenai hal itu.
fungsi pengawasan. dang, apakah memang sudah dilakukan “Sekarang kami sudah mempersiap-
Dengan terbentuknya pusat-pusat, dan bagaimana peraturan pelaksanaan- kan itu, dan kami beri judul Tata Cara
maka semua kegiatan yang berkaitan nya, akan dikaji oleh Badan Keahlian. Pelaksanaan Tugas Badan Keahlian De-
dengan keahian termasuk rancangan Kemudian, apakah undang-undang wan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama
analisa APBN serta pengawasannya, itu sudah diimplementasikan sesuai sehingga ada tertib pelaksanaan tugas-
dukungan dari Badan Keahlian akan dengan apa yang diatur dalam rangka tugas BKD,” tutup Johnson. (SPY,MP) FOTO:
semakin mudah dikoordinasikan. “Itu law enforcement. Kemudian berkaitan NAEFUROJI/PARLE/IW

EDISI 131 TH. XLV, 2015 73