Page 76 - MAJALAH 131
P. 76

Parlemen dunia




                                                                             kat melalui publisitas.
                                                                                Kehadiran ruang publik dalam se-
                                                                             buah sistem politik selanjutnya mela-
                                                                             hirkan demokrasi deliberatif. Proses
                                                                             deliberasi yaitu proses konsultasi atau
                                                                             diskursus publik dengan melibatkan
                                                                             masyarakat untuk memberikan kritik,
                                                                             saran, opini, maupun pendapat terhadap
                                                                             sebuah kebijakan atau undang-undang
                                                                             yang dibuat oleh parlemen akan mela-
                                                                             hirkan undang-undang yang tidak hanya
                                                                             memiliki legitimasi, melainkan juga me-
                                                                             miliki jiwa rakyat. Hal ini sesuai den-
                                                                             gan konsep demokrasi yaitu Regierung
                                                                             der Regierten (Pemerintahan oleh yang
                                                                             Diperintah). 2
                                                                                Dalam rangka menciptakan ruang
                                                                             publik secara fisik, dalam proses pem-
                                                                             bangunan gedung Bundestag juga dis-
                                                                             ertakan lapangan yang sangat luas yang
                                                                             dikenal sebagai Platz Der Republik. Pla-
                                                                             za Republik merupakan lapangan luas
                                                                             tanpa pagar dan menjadi ruang terbuka
                                                                             bagi publik. Hikayat Plaza Republik su-
                                                                             dah ada sejak Era Republik Weimar yang
                                                                             saat itu bernama Koenigsplatz (tempat/
                                                                             lapangan raja). Pasca kekalahan Jerman
                                                                             terhadap sekutu di Perang Dunia II, Koe-
                                                                             nigsplatz diganti lagi menjadi Platz der
                                                                             Republik.
          lebih bercorak demokrasi rakyat. Hal ini   ditujukan sebagai mediasi antara ma-  Saat ini Platz Der Republik menjadi
          terlihat dari kebijakan-kebijakan yang   syarakat dan Negara dengan memegang   tempat yang layak untuk menggelar
          dikeluarkan oleh Bun destag bersama   tanggung jawab negara pada masyara-  demonstrasi, aksi damai dan aksi pro-
          dengan Kanselir yang pro-rakyat seperti
          jaminan sosial dalam aspek pendidikan          3                     4
          dan kesehatan. Implementasi kebijakan   Chancellor             President
          tersebut lahir dari gagasan parlemen
          yang terbuka, yang bersifat bottom up.   Federal Cabinet
          Gagasan Parlemen terbuka lahir sebagai                      Federal Convention  appointed members
          tuntutan demokrasi dengan memberi-                                                     Federal
          kan ruang bagi masyarakat untuk ter-                  §                                State 5
          libat langsung dalam proses pembuatan                                      State Cabinet
          keputusan politik.                         Federal Diet  1  Federal Council  2
            Dalam konsep ilmu politik gagasan                                       Minister-President
          tersebut bernama ruang publik. Konsep                Federal                 State
                                                                                                      State
          ruang publik diperkenalkan oleh filusuf            Constitutional          Constitutional  Legislature
          Jerman yang bernama Jurgen Habermas.                 Court                   Court
          Menurut Habermas ruang publik adalah
          tempat di mana warganegara bisa be-                     Enfranchised people (18 years or more)
          runding mengenai hubungan bersama
          mereka sehingga merupakan sebuah     Legislative branch  elects / appoints  1: Every 4 years, election of direct mandates and parties
                                                                              2: State chamber. Apportionment is based on each states‘ population
          arena institusi untuk berinteraksi pada   Executive branch  sends / member of  3: Head of government with policy-making power. Is proposed by the President
                                                                              4: Head of state. “Neutral power“ - only in state of emergency increased power
          hal-hal yang berbeda.  Ruang publik ini   Judicial brnach  formally appoints / veto-power  5: The state levels and names of the organs vary widely from state to state
                           1
                                                                             2. F. Budi Hardiman, Filsafat Fragmentatis,
          1. Craigh Calhoun, Habermas and the Public   Sphere, MIT Press, 1993, hlm.110-111.  Yogyakarta: Kansius, 2009. Hlm 126.
          76  EDISI 131 TH. XLV, 2015
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80