Page 68 - MAJALAH 122

LIPUTAN KHUSUS

Ditambahkan, BKSAP telah men- ngani perjanjian diharapkan mem- Pencapaian MDGs di Indonesia
dirikan Panitia Kerja (Panja) MDGs ( buat laporan MDGs. Pemerin- akan dijadikan dasar untuk perjan-
MDGs Task Force) pada tahun 2010 tah Indonesia melaksanakannya jian kerjasama dan implementasi-
yang berfungsi untuk membantu di bawah Koordinator Bappenas nya di masa depan. Hal ini termasuk
meningkatkan komunikasi program dibantu dengan Kelompok Ker- kampanye untuk perjanjian tukar
MDGs dalam memberikan budget ja PBB dan telah menyelesaikan guling utang untuk negara berkem-
tambahan untuk program yang ter- laporan MDGs pertemuannya yang bang sejalan dengan Deklarasi Ja-
kait. Disamping itu juga melakukan ditulis dalam bahasa Indonesia karta mengenai MDGs di wilayah
kunjungan pengawasan di sejumlah dan kemudian diterjemahkan ke Asia dan pasifik.
provinsi dan kota di seluruh Indo- dalam bahasa Inggris. Hal itu un-
nesia. tuk menunjukan rasa kepemilikan
pemerintah Indonesia atas laporan
MDG Task Force juga secara aktif tersebut.
mengirimkan rekomendasi kebi-
jakan kepada kementerian terkait Dengan tujuan pembangunan mile-
dan Badan Perencana Pemba- nium menjabarkan upaya awal
ngunan Nasional (BAPENAS). Con- pemerintah untuk menginventari-
tohnya pada tahun 2010 MDGs sasi situasi pembangunan manusia
Task Force menyimpulkan perlun- yang terkait dengan pencapaian
ya Badan Nasional yang berope rasi tujuan MDGs, mengukur, dan men-
dan memastikan distribusi yang ganalisa kemajuan seiring dengan
adil untuk pelayanan kesehatan upaya menjadikan pencapaian-
yang terjangkau untuk masyarakat. pencapaian ini menjadi kenyataan.
Sekaligus mengidentifikasi dan me- Meski demikian, politisi Partai
Deklarasi Surabaya. ninjau kembali kebijakan-kebijakan Demokrat ini mengatakan, upaya
dan program-program pemerintah pemerintah Indonesia merealisasi-
Lebih lanjut Nurhayati mengemu- yang dibutuhkan untuk memenuhi kan tujuan pembangunan Milenium
kakan, pada tahun 2014, DPR juga tujuan-tujuan ini. pada tahun 2015 akan sulit karena
telah menjadi tuan rumah acara pada saat yang sama pemerintah
“Parlemen dalam Akselerasi MDGs Tujuan utamanya, tambah Nurha- juga harus menanggung beban
dan Pembangunan Pasca 2015” yang yati, untuk mengurangi jumlah pembayaran utang yang cukup
sukses mendeklarasikan “Deklarasi orang dengan pendapatan di bawah besar. Program-program MDGs
Surabaya.” upah minimum regional antara seperti pendidikan, kemiskinan,
tahun 1990 dan 2015. Laporan ini kelaparan, kesehatan, lingkungan
Deklarasi ini menekankan penting- menunjukkan bahwa Indonesia hidup, kesetaraan gender, dan pem-
nya tata kelola yang baik, pemba- berada dalam jalur untuk menca- berdayaan perempuan membutuh-
ngunan berkelanjutan pertumbu- pai tujuan tersebut, namun pen- kan biaya yang cukup besar.
han yang setara dan partisipasi capaiannya lintas provinsi tidak
wanita dan pemuda dalam agenda seimbang. Merujuk data Direktorat Jenderal
pasca pembangunan 2015. Pengelolaan utang Departemen
Kini MDGs telah menjadi referensi Keuangan per 31 Agustus 2008, be-
Selanjutnya, pada Januari 2015, penting pembangunan di Indone- ban pembayaran utang Indonesia
BKSAP memperbaharui panja terse- sia, mulai dari tahap perencanaan terbesar akan terjadi pada tahun
but menjadi Panja post 2015 Devel­ se perti yang tercantum pada Ren- 2009-2015 dengan jumlah yang cu-
opment Agenda, sehingga selain cana Pembangunan Jangka Mene- kup besar sehingga rentan untuk
memonitor capaian MDGs sampai ngah (RPJM) hingga pelaksanaan- pencapaian MDGs.
September 2015, Panja juga me- nya. Walaupun mengalami kendala,
mastikan agar DPR terlibat dalam namun pemerintah memiliki komit- “Jumlah pembayaran utang Indo-
pro ses penetapan agenda pemba- men untuk mencapai tujuan-tujuan nesia baru menurun drastis pada
ngunan pasca 2015. ini dan dibutuhkan kerja keras serta tahun 2016. Tanpa upaya negosiasi
kerjasama dengan seluruh pihak, pengurangan jumlah pembayaran
Tujuan pembangunan Milenium termasuk masyarakat madani, pi- utang luar negeri, Indonesia akan
Indonesia di antara setiap negara hak swasta, dan lembaga donor. gagal mencapai tujuan MDGs,” ujar
berkomitmen dan menandata- Nurhayati mengingatkan. (Spy, mp).

68 PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015