Page 7 - MAJALAH 176
P. 7
KILAS AKHIR PERIODE
Pimpinan DPR RI berfoto bersama perwakilan Fraksi-Fraksi di DPR RI usai rapat Bamus. Foto: Jaka/Jk
dari kunjungan masa reses Sosial dan Keuangan”. Bamsoet lebih bisa memahaminya.
sebelumnya, baik melalui rapat- menegaskan, Indonesia sangat Sedangkan RUU Pertanahan
rapat bersama mitra kerja, panja- berkomitmen terhadap suksesnya dan RUU Minerba masih dalam
panja yang dibentuk kelengkapan implementasi SDGs karena nilai pembahasan di Tingkat I dan belum
dewan, tim pemantau, maupun yang terkandung di dalamnya masuk dalam tahap pengambilan
tim pengawas DPR RI. Ia sejalan dengan fokus kebijakan keputusan,” ungkap Bamsoet.
memberikan semangat agar Indonesia dalam mewujudkan Dijelaskan Bamsoet,
seluruh Anggota Dewan dapat pembangunan yang inklusif dan pengesahan RKUHP yang
menyelesiakan tugasnya di akhir berkelanjutan. ditunda sesuai dengan
masa jabatan 2019. mekanisme, prosedur dan tata
Fungsi diplomasi parlemen TUNDA PENGESAHAN EMPAT RUU cara yang ada di DPR, yaitu
dijalankan DPR RI dengan September 2019, Bamsoet berdasarkan Pasal 20 ayat (2)
menghadiri berbagai forum menyampaikan bahwa DPR RI UUD 1945 yang berbunyi, setiap
internasional, kunjungan kerja ke sepakat menunda pengesahan RUU dibahas DPR dan Presiden
negara sahabat, menerima delegasi empat RUU. Penundaan tersebut untuk mendapat persetujuan
negara sahabat, hingga menjadi dilakukan guna menjawab bersama. “Tanpa persetujuan
tuan rumah dari penyelenggaran keresahan masyarakat serta kedua belah pihak, maka setiap
pertemuan parlemen, baik tingkat permintaan langsung dari Presiden RUU tidak bisa disahkan menjadi
regional maupun dunia. Bamsoet Joko Widodo. Adapun keempat UU,” tandas legislator dapil Jawa
mengatakan, berbagai diplomasi RUU yang ditunda pengesahannya Tengah VII ini.
parlemen yang dilaksanakan DPR yaitu, Rancangan Kitab Undang- Bamsoet menambahkan, DPR
RI guna memperkuat kerja sama Undang Hukum Pidana (RKUHP), RI bersama Pemerintah akan
bilateral yang selama ini sudah RUU Permasyarakatan, RUU mengkaji kembali pasal per pasal
terjalin, baik antar parlemen, Pertanahan dan RUU Minerba. yang terdapat dalam RUU KUHP,
maupun antar pemerintah, “Melalui forum Badan khususnya yang menjadi sorotan
agar kerja sama berbagai sektor Musyawarah (Bamus) dan publik. “Sambil juga kita akan
diharapkan semakin meningkat. forum lobi, kita sepakat untuk gencarkan kembali sosialisasi
September 2019, DPR RI menjadi menunda RUU KUHP dan tentang RUU KUHP. Sehingga
tuan rumah penyelenggaraan RUU Permasyarakatan guna masyarakat bisa mendapatkan
The 3 World Parliamentary Forum memberikan waktu kepada penjelasan yang utuh, tak salah
rd
On Sustainable Development DPR maupun pemerintah untuk tafsir apalagi salah paham
(WPFSD) 2019 di Bali. WPFSD 2019 mengkaji dan mensosialisasikan menuduh DPR RI dan pemerintah
membahas topik “Memerangi kembali secara masif isi dari kedua ingin mengebiri hak-hak rakyat,”
Ketimpangan melalui Inklusi RUU tersebut, agar masyarakat tutupnya. l sf/es
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 7
