Page 11 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

dengan kehancuran yang kita
alami, tetapi bagaimana kita bisa
kembali bangkit. Berapa banyak
pikiran yang dapat kita satukan
untuk memperbaiki itu yang
paling penting,” tegasnya.

BMKG PIMPIN PENYAMPAIAN
INFORMASI KEBENCANAAN
Selain itu, Fahri juga
menyarankan agar BMKG
diberikan kewenangan
sebagai leading institution bagi
seluruh lembaga-lembaga
sejenis, sehingga sistematika
penyampaian informasi dapat
terintegrasi. Ia menyatakan
bahwa hal ini akan ia jadikan
pertimbangan dan akan ia
perjuangkan dalam kegiatan
rapatnya di DPR RI.
“BMKG itu perlu dijadikan
semacam leading institution untuk
semua lembaga sejenis, supaya
proses mitigasi tubuh bangsa
kita ini, dikonsentrasikan dalam
koordinasi BMKG, sehingga betul
betul informasinya terintegrasi.
Dari atas, dari bawah, dari dalam
perut bumi, dari dalam laut, itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mencoba Simulator Gempa Bumi di Kantor BMKG. Foto: Andri/Jk
semuanya terintegrasi,” ujar Fahri.
Fahri juga menekankan
perlunya dilakukan perubahan PASTIKAN PERLINDUNGAN PMI (UU PPMI) amat ditunggu
regulasi terhadap penanganan Selain mengawasi masyarakat, agar regulasi ini
kebencanaan dalam strukturisasi penanggulangan bencana, bisa diterapkan. Tak hanya
pemerintahan. Maka dari itu, Fahri Hamzah akan terus fokus itu, institusi yang hadir dari
ia meminta agar Kepala BMKG memastikan perlindungan lahirnya UU PPMI harus semakin
lebih vokal dalam menyuarakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) komprehensif dan terintegrasi.
anggarannya ketika rapat di luar negeri. Melalui fungsi Inilah yang menjadi pekerjaan
pembahasan anggaran dengan pengawasan, DPR RI telah rumah bagi pemerintah di sisa
DPR RI. Pasalnya, efek dari kerja membentuk Tim Pengawasan akhir masa jabatan ini.
BMKG ini terhadap keselamatan (Timwas) PMI guna memfokuskan “Salah satu cara melakukan
itu sangat tinggi. pada perlindungan hak pekerja perlindungan adalah UU PPMI
“Karena itu harus diberikan migran. Namun, hal ini juga perlu ini harus dijadikan peraturan-
anggaran yang besar supaya dibarengi dengan respon sigap peraturan teknis karena ini
yang ngomong bukan mulutnya pemerintah dalam menerima yang akan berlaku di lapangan.
lagi, tetapi teknologinya, sistem temuan yang diperoleh Timwas. Selain itu, semua institusi
komunikasinya,stakeholder yang Karena itu, lanjut Pimpinan yang bersinggungan ini harus
melaksanakan akibat dari DPR RI Koordinator Kesejahteraan semuanya terbentuk dan
peringatan BMKG ke masyarakat Rakyat (Korkesra) itu, peraturan terintegrasi supaya pelayanan itu
itu harus lebih masif,” tutur turunan dari Undang-Undang cepat, jadi basis datanya kuat dan
politisi dapil Nusa Tenggara Nomor 18 Tahun 2017 tentang itu yang kita tagih,” tutur Fahri.
Barat (NTB) tersebut. Perlindungan Pekerja Indonesia l pun/er

TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 11