Page 16 - MAJALAH 176
P. 16
KILAS AKHIR PERIODE
Prolegnas. Saat ini masih ada
beberapa yang sedang dibahas
termasuk PSDN dan KKS. Kita
harap ini bisa diselesaikan sampai
masa jabatan berakhir. Jika tidak
selesai, tentu harus ada catatan
kepada penghuni selanjutnya
karena tingkat urgensi semua
RUU ini penting bagi rakyat,”
tutur Ketua Komisi I DPR RI Abdul
Kharis Almasyhari.
SEMANGAT TUNTASKAN RUU PDP
Perkembangan dunia
telekomunikasi digital yang
sangat dinamis beberapa
tahun terakhir serta semakin
maraknya kasus-kasus pidana
di bidang tersebut yang belum
diatur dalam Undang-Undang,
membuat Komisi I terus mendesak
pemerintah menyelesaikan
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari bersama Menteri Pertahanan usai membahas RUU PSDN. Foto: Runi/Jk Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Beberapa Anggota Komisi juga
Fokus Tuntaskan sangat vokal menyerukan masalah
tersebut. Seperti Ketua Komisi I,
Abdul Kharis Almasyhari yang
Fungsi Legislasi mengatakan bahwa dengan tidak
adanya perlindungan terhadap
data, maka Indonesia seperti
‘telanjang’. “Untuk itu Komisi
Tahun 2019 bisa dikatakan I mendorong agar penyusunan
merupakan salah satu tahun terutama legislasi. Pembahasan RUU PDP dapat diselesaikan
Undang-Undang yang belum
sesuai waktu yang direncanakan
tersibuk bagi Indonesia. terselesaikan terus menjadi sehingga dapat segera menjadi
Rangkaian agenda besar prioritas guna menjembatani payung hukum yang melindungi
nasional yang menghiasi kesejahteraan masyarakat. warga negara,” imbuh Politisi PKS
Diketahui memang ada
periode satu tahun ini juga beberapa Rancangan Undang- tersebut.
Sementara itu, Wakil
tidak luput masuk ke dalam Undang (RUU) dari Program Ketua Komisi I DPR RI Satya
gugus tugas Komisi I DPR RI. Legislasi Nasional yang memang Widya Yudha menegaskan,
belum diselesaikan oleh Komisi seluruh Pimpinan dan
I, sehingga saat ini memang Anggota Komisi I DPR RI
fokus mereka adalah untuk sangat bersemangat untuk
alam tahun terakhir menuntaskan hal tersebut. RUU menyelesaikan Rancangan
masa jabatan Anggota Penyiaran, RUU Keamanan dan Undang-Undang Perlindungan
DPR RI periode 2014- Ketahanan Siber, RUU Pengelolaan Data Pribadi (RUU PDP)
2019, Seluruh Pimpinan Sumber Daya Nasional, serta RUU sebelum berakhirnya masa
Ddan Anggota Komisi Perlindungan Data Pribadi. jabatan Anggota DPR RI periode
I DPR RI berkomitmen untuk “Saat ini kami memang 2014-2019. Komisi I DPR RI
menyelesaikan tugas-tugas memfokuskan diri menyelesaikan menganggap RUU PDP sebagai
mereka berdasarkan fungsi RUU yang terdapat dalam produk legislasi yang krusial
16 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019
