Page 17 - MAJALAH 176
P. 17
KILAS AKHIR PERIODE
OPTIMISME RUU PSDN sumber daya nasional non-militer
Adapun fokus lain terhadap akan diberikan pendidikan dan
RUU Pengelolaan Sumber Daya pelatihan bela negara. Sehingga
Nasional (PSDN) yang telah komponen cadangan ini siap untuk
menjadi komitmen bersama mendukung pertahanan negara
antara DPR dan pemerintah. Ketua ketika terjadi ancaman militer.
Komisi I DPR RI Abdul Kharis Di sisi lain komponen cadangan
Almasyhari mendukung penuh yang diatur dalam RUU PSDN
segera diselesaikannya RUU PSDN. nantinya bisa saja akan bersifat
Sebab menurutnya pertahanan sukarela. Ia menambahkan,
negara saat ini membutuhkan Indonesia salah satu negara yang
penataan dan pengelolaan sumber terlambat menerapkan regulasi
daya yang bersifat nasional guna tentang sumber daya nasional
mewujudkan sistem pertahanan untuk pertahanan negara. “Negara
semesta. tetangga kita seperti Malaysia
“Sebagaimana harapan yang dan Singapura sudah punya UU
disampaikan oleh Menhan sebagai tentang pertahanan nasional ini.
salah satu yang akan diwariskan Komponen cadangan ini akan
untuk Komisi I dalam masa digerakkan ketika ada ancaman
pengabdiannya selama 2014- militer dan komponen utama
2019. Kami telah meminta seluruh atau tentara sudah tidak kuat.
fraksi menyiapkan DIM (Daftar Prinsipnya seperti itu,” ungkap
Inventaris Masalah) sandingan Asril.
terhadap RUU PSDN mengenai Dalam melaksanakan fungsi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha. Pertahanan Negara,” imbuh Kharis legislasi tersebut, tentunya
Foto: Geraldi/Jk
dalam rapat dengan Menteri Ketua Komisi I yang akrab disapa
Pertahanan di Gedung DPR RI, Kharis pun berharap doa dari
untuk mendukung ekosistem Jakarta, Agustus lalu. masyarakat serta meminta agar
digital yang sehat di Indonesia. Senada dengan Ketua, Wakil masyarakat terus mendukung
“Tetapi kalau pemerintah Ketua Komisi I DPR RI Asril serta mendorong penyelesaiannya.
sendiri belum menyodorkan, Hamzah Tanjung menyebutkan Sebab menurutnya dari dorongan
sementara konsep daripada UU RUU ini akan mengatur komponen masyarakatlah tentu akan dapat
PDP adalah government inisiative, cadangan untuk sistem pertahanan meningkatkan kinerja Anggota
ya susah. Kita menganggap kalau nasional. Nantinya, semua Dewan. l er
tidak tercapai sekarang, ya akan
tercapai pada periode yang akan
datang, itu pasti akan lama lagi.
Mereka beralasan masih banyak
pasal-pasal yang bertabrakan,”
ujar Satya.
Saat ini Komisi I memang
tengah menunggu draf RUU PDP
dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika guna melanjutkan
pembahasan dan pengesahannya
menjadi Undang-Undang. Yang
menjadi harapan adalah RUU
ini dapat segera tuntas di akhir
periode, namun mengingat
bentuknya yang krusial, maka
kemungkinan RUU ini perlu
pembahasan mendalam pada
periode berikutnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung. Foto: Geraldi
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 17
