Page 18 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

Pemilu 2019, Pemilu Serentak

Pertama dalam Sejarah Indonesia

Pada tanggal 17 April 2019 tahun ini, Indonesia telah rapat tersebut yaitu, pertama,
melewati Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pertama Komisi II DPR RI mengapresiasi
dalam sejarah perpolitikan nasional. Seluruh warga penyelenggara Pemilu yang
negara menggunakan hak pilih mereka tidak hanya untuk melakukan upaya maksimal
menentukan Presiden Dan Wakil Presiden untuk lima tahun mensukseskan Pemilu. Kedua,
Kemendagri diminta untuk
kedepan, tapi juga anggota parlemen mulai dari tingkat DPR, membedakan warna dan
DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota. menghentikan pencetakan KTP-el
bagi warga asing hingga Pemilu
selesai.
Ketiga, Komisi II DPR RI
mendorong Kemendagri
melakukan langkah percepatan
perekaman KTP-el bagi 4.231.823
WNI. Keempat, bagi WNI yang
tidak terdaftar DPT, hanya boleh
menggunakan hak pilihnya hanya
dengan KTP-el sesuai UU. Kelima,
sepakat atas perubahan Peraturan
KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang
penambahan hari, dari 10 menjadi
17 hari untuk penghitungan
tingkat kecamatan.
Keenam, Bawaslu diminta agar
tetap melakukan rekrutmen
Pengawas TPS sesuai perundang-
undangan. Ketujuh, mendorong
Bawaslu untuk menyelenggarakan
pelatihan bagi saksi peserta
Pemilu. Kedelapan, menyepakati
untuk melaksanakan rapat dengar
pendapat di luar masa sidang DPR
RI antara Komisi II DPR dengan
Kemendagri, KPU RI, dan Bawaslu
RI.
Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan Pemilu di TPS. Foto: Iwan/Jk
KOMISI II BERDUKA CITA
Pemilu serentak 2019 pada
ntuk itu, Wakil Ketua Umum (KPU) RI dan Badan akhirnya telah dilaksanakan
Komisi II DPR RI Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan sukses. Namun di
Nihayatul Wafiroh RI menghasilkan delapan balik kesuksesan tersebut
menerangkan, Komisi poin kesepakatan, mencakup menyimpan berita duka yang
UII DPR RI mengadakan kesepakatan prinsip maupun cukup mendalam. Tak kurang dari
Rapat Dengar Pendapat (RDP) kesepakatan teknis jelang Pemilu 554 orang petugas pemilu yang
bersama Kementerian Dalam kemarin. terdiri dari petugas Kelompok
Negeri, Komisi Pemilihan Delapan poin kesepakatan Penyelenggara Pemungutan

18 PARLEMENTARIA EDISI 176 TH. 2019