Page 19 - MAJALAH 176

KILAS AKHIR PERIODE

Suara (KPPS), Panitia
Pengawas (Panwas) serta unsur
pengamanan dari Polri meninggal
dunia.
Pimpinan dan Anggota Komisi
II DPR RI menyampaikan turut
berbela sungkawa dan menaruh
empati yang mendalam kepada
para korban, baik dari jajaran KPU
dan Bawaslu yang merupakan
mitra Komisi II DPR, maupun
jajaran aparat pengamanan yang
wafat ataupun yang jatuh sakit
dalam penyelenggaraan Pemilu
tahun 2019.
Dalam rilis yang diterima
Parlementaria, Komisi II DPR
RI menegaskan bahwa petugas
Pemilu yang wafat atau sakit
adalah para pejuang demokrasi.
Oleh karena itu, jatuhnya korban
jiwa dan sakit menjadi bahan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Arief/Jk
evaluasi khusus bagi Komisi II
DPR RI, sebagai pihak yang
terlibat dalam penyusunan DALAMI MASALAH PERLINDUNGAN DORONG PENYELESAIAN RUU
Perundang-Undangan dan DATA PRIBADI DATA PRIBADI
Peraturan KPU, Bawaslu dan Setelah penyelenggaraan Pemilu Sementara itu, Ketua Komisi
DKPP. 2019, Komisi II DPR RI berfokus II DPR RI Zainuddin Amali
Selanjutnya, Komisi II DPR pada penyelesaian persoalan mendorong disegerakannya
RI meminta KPU dan Bawaslu lainnya terkait dengan kasus penyelesaian RUU Data
untuk menerangkan kronologis jual-beli data pribadi Kartu Pribadi.
kejadiannnya, berupa daftar Keluarga (KK) dan Nomor Induk “Saya mendorong lahirnya
petugas yang wafat dan sakit, Kependudukan (NIK) di media undang-undang keamanan
berikut kondisi keluarga sosial. data pribadi. Jadi, siapa pun
yang ditinggalkan. Komisi Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang menerima copy dari
II DPR RI memastikan bahwa Herman Khaeron mengatakan, data seseorang, dia harus
Pemerintah telah menanggung dalam Undang-Undang Nomor 24 menyimpannya. Jadi, kalau
biaya berobat dan memberikan Tahun 2013 tentang Administrasi sudah selesai tidak bisa
santunan kepada seluruh petugas Kependudukan (Adminduk), dibuang begitu saja. Nah, itu
yang sakit dan meninggal dalam negara wajib melindungi ada sanksinya,” tutur politisi
penyelenggaraan Pemilu tahun kebenaran dan kerahasiaan dari Partai Golkar tersebut.
2019. KTP seseorang, memang dibuka Ia kembali menegaskan
Komisi II DPR RI akan akses, tetapi akses itu adalah bahwa RUU Data Pribadi
melakukan evaluasi menyeluruh untuk semua level berdasarkan merupakan pekerjaan rumah
terkait dengan penyelenggaraan keputusan menteri. untuk DPR RI di periode yang
Pemilu tahun 2019. Komisi “Tetapi kalau kemudian akan datang. Hingga kini ia
II DPR RI mengusulkan bahwa akses tehadap swasta menyatakan bahwa belum
kepada Pemerintah, untuk sudah dilakukan sejak tahun ada draf UU yang masuk dari
memberikan beasiswa sampai 2015, padahal di situ rujukannya Kementerian Komunikasi dan
tingkat Perguruan Tinggi, kepada terhadap peraturan pemerintah, Informatika (Kominfo). “Nah,
anak-anak penyelenggara yang peraturan menteri dijadikan ini PR dan pemerintah yang
meninggal pada Pemilu tahun rujukan tentu kami akan dalami,” akan datang,” pungkas politisi
2019. ujar Herman. dapil Jawa Timur XI itu. l pun/er

TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 19