Page 63 - MAJALAH 118
P. 63

Sementara itu Wakil Walikota  dan masukan dari para pakar  Kita akan minta analisa harga-
            Pariaman Genius Umar menjelaskan  Universitas Brawijaya, Malang,  harga dasar produksi, kemudian
            disamping mengoreksi kepercayaan  dalam mengkritisi RUU Perkebunan  kepemilikan lahan di perkebunan
            telur penyu untuk vitalitas,  sangat positif. Satu masalah yang  yang sekarang ini 5% oleh bangsa
            dilakukan pula kebijakan jemput  menjadi perhatian adalah lahan.  Indonesia, 95% bangsa asing
            bola membeli telur penyu milik  Anton menekankan, sanksi jangan  itu akan kita ubah menjadi 30%
            masyarakat Rp3000/butir. Langkah  hanya dikenakan kepada rakyat  bangsa asing  dan 70% milik bangsa
            ini cukup berhasil, pada akhirnya  dan pengusaha, tetapi juga harus  Indonesia,” tegasnya.
            secara berkala pemkot melepas  ada sanksi bagi pejabat-pejabat
            tukik ke laut.                    pemerintah.                         Terhadap RUU tentang Kelautan,
                                                                                politisi Partai Golkar ini menjelaskan
              “Kawasan konservasi penyu kita                                    bahwa RUU ini sudah diajukan
            cukup luas sampai ke empat pulau           Kita akan minta          tahun 2003 tetapi sekarang di
            yang berhadapan langsung dengan  analisa harga-harga                inisiasi oleh DPD RI. Memang masih
            pantai Pariaman sekarang sudah    dasar produksi,                   sangat kurang bahan-bahannya,
            berkembang menjadi kawasan                                          terutama masalah pencemaran
            wisata favorit. Masyarakat juga kami  kemudian kepemilikan          di laut, pencemaran oleh perang.
            ajak melepas anak penyu atau tukik   lahan di perkebunan            Terhadap RUU tentang Konservasi
            ke laut dan memberikan donasi                                       Tanah dan Air, DPR mendapatkan
            perkembangan program ini,” jelas  yang sekarang ini 5%              masukan bahwa RUU tersebut masih
            Genius Umar.                      oleh bangsa Indonesia,            lebih banyak mengatur konservasi
                                                                                tanah ketimbang masalah air.
              Himpun Masukan Tiga RUU         95% bangsa asing                  Harusnya berimbang, karena RUU
                                              itu akan kita ubah                ini mengatur bagaimana kelanjutan
              Selama kunjungan kerja spesifik                                   tanah dan air kita ini di waktu-waktu
            di Malang, Komisi IV bertandang  menjadi 30% bangsa                 yang akan datang.
            ke Universitas Brawijaya, Malang,   asing  dan 70% milik
            untuk melakukan konsultasi publik                                     Menanggapi kunjungan Komisi
            dan jaring pendapat dalam bentuk   bangsa Indonesia,”               IV, Rektor Universitas Brawijay Bisri
            Focus Group Discussion (FGD). Hal   tegasnya.                       menyatakan, konsultasi pulbik dan
            ini dilakukan untuk mendapatkan                                     jaring pendapat dalam bentuk FGD,
            masukan-masukan berkaitan                                           memberikan wacana  yang luar
            dengan pengelolaan sumber daya      “Masih banyak perkebunan-       biasa kepada Universitas Brawijaja,
            alam mencakup tiga Rancangan  perkebunan terutama BUMN-BUMN,  Malang,  yang memberikan
            Undang-Undang, meliputi RUU  keuntungan mereka berlebihan  kontribusi dalam perbaikan dan
            tentang Perkebunan, RUU tentang  tetapi masyarakat sekeliling sangat  saran terhadap ketiga RUU ini. Bisri
            Kelaut an dan RUU tent ang  memprihatinkan kehidupannya.  berharap kedepannya, DPR bisa
            Konservasi Tanah dan Air.
              Herman menyatakan, kunjungan
            ini sebagai proses untuk mencari
            masuk an y an g l e b ih b aik ,
            konprehensif, dan berorientasi
            kepada tiga hal pokok. Pertama,
            me l a h i r ka n  s e bu a h  p a s a l -
            pasal yang afirmatif, kemudian
            memberikan pengaturan yang lebih
            konprehensif, lebih memberikan
            kepastian hukum terhadap siapapun
            yang tentunya aturan ini dapat
            bermanfaat bagi para stackholders.
            Dan yang terakhir undang-undang
            sektoral yang dihasilkan dapat
            memberikan satu kepastian hukum
            pada para pelaku usaha.

              Usai gelar FGD, Anggota Komisi
            IV DPR Anthon Sihombing (F-
            PG) mengatakan pandangan


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 118 TH. XLIV, 2014  63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68