Page 60 - MAJALAH 118

KUNJUNGAN KERJA

dianggap gagal. Tapi perintah beliau
minta kasus ini harus diungkap
sampai tuntas,” demikian Arief.
Tinjau Balai Rehabilitasi

Selain ke Provinsi Kalbar, Tim
Kunjungan Spesifik Komisi III DPR
RI melakukan peninjauan ke Balai
Rehabilitasi Korban Penyalahguna
Narkoba, BNN, Baddoka, di Makasar
Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua
Tim, Andi Rio Idris Padjalangi
menjelaskan peninjauan ini untuk
melihat secara langsung terhadap
kesiapan dan kapasitas pusat
rehabilitasi narkoba yang saat ini
menjadi stategi utama BNN dan
aparat penegak hukum dalam
menangani penyalaguna narkoba
(bukan pengedar).
fisik dalam sistem yang efektif. Ini dikembangkan,” tegas Dodi.
Hal ini diharapkan dapat mem- yang menjadi fokus perhatian Tim
bantu dalam mengawasi permasala- Kunjungan Spesifik Komisi III DPR ke Kepala Kantor Wilayah Kemen-
han kelebihan kapasitas di Lembaga Lapas Narkotika Kelas II A, Pakem, kumham DIY Endang Sudirman
Pemasyarakatan (Lapas) dan men- Daerah Istimewa Yogyakarta, baru- menjelaskan lapas narkotika ini di-
gurangi angka kejahatan narkoba. baru ini. harapkan sejak awal menjadi lapas
“Program rehabilitasi untuk penya- modern yang merupakan lapas
lahguna dan pecandu narkoba Seusai melakukan inspeksi ke model dan menjadi pusat rehabili-
dapat mengurangi over kapasitas sejumlah sel, Ketua Tim Harry tasi terhadap para penderita kor-
lapas dan penegakan hukum yang W itjak sono mengemukakan ban narkotika. Akan tetapi dalam
menghabiskan biaya perkara de- penanganan rehabilitasi warga perkembangannya sejumlah ken-
ngan output yang tidak seimbang,” binaan pengguna narkoba masih dala menghadang. “Kendala yang
katanya. Andi Rio menambahkan tidak maksimal secara kualitas dihadapi adalah fasilitas yang mi-
pecandu narkotika dapat dikatakan maupun kuantitas. “Saya lihat nim, tidak memenuhi syarat. Fasili-
adalah orang yang telah mengala- secara keseluruhan masih seperti tas kesehatan yang tidak ada tahun
mi ketegantungan pada narkotika, lapas umum biasa, seharusnya ini sehingga kami berharap ada du-
yang sejatinya perlu mendapat per- Lapas Narkotika didesain sekaligus kungan dari fasilitas anggaran agar
lakuan khusus agar mereka terlepas sebagai tempat rehabilitasi, baik keinginan menjadikan Lapas Nar-
dari ketergantungan narkotika yang model bangunan maupun lokasi kotika II A menjadi lapas model. Ket-
merusak generasi bangsa. “Upaya yang seharusnya khusus, sehingga erbatasan itu membuat pembatasan
yang harus ditempuh pemerintah dapat dilakukan upaya yang paling napi pengedar, pemakai, dan kor-
untuk menekan angka pecandu nar- efektif dalam program rehabilitasi ban narkotika tidak berjalan,” ung-
kotika adalah dengan merehabi litasi tersebut” ujarnya. kapnya.
para penandu narkotika melalui
rekomendasi dari BNN,” tegasnya. Sementara itu Anggota Tim Bagi Harry sejumlah temuan
Kunjungan Spesifik Dodi Reza Alex lapangan akan menjadi catatan
Lapas Narkotika Modern Noerdin mempertanyakan sinergi penting Komisi III dan ditindaklanjuti
kerjasama yang dijalin pihak lapas dal am r ap at ke r ja d e n gan
Sejak awal Lapas Narkotika II A dengan aparat hukum lain dan pemerintah. Ia menekankan para
Yogyakarta akan dijadikan lapas pemerintah daerah. “Seberapa jauh pelaku tindak kejahatan narkoba
model, percontohan modern. Oleh Pemda DIY ikut serta membantu memang selalu punya jurus
karena itu perlu ada kerjasama dalam pemberantasan narkoba? baru untuk berkelit, tantangan
proaktif antara Kemenkumham, Dan seharusnya antara pengedar, di lapangan juga semakin rumit.
BNNP (Badan Narkotika Nasional importir, dan penderita narkoba di Namun aparat dan masyarakat tidak
Provinsi) dengan Pemerintah Daerah dalam lapas harus dipisah. Software boleh kalah. Dengan kerja sama
setempat dalam membangun pola nya dari Kemenkumham dan BNNP selalu ada cara memenangkan
kerja dan pelaksanaan program untuk menangani hal ini apakah perang melawan narkoba. (iky/as/ry)
rehabilitasi yang terwujud secara sudah ada? Inilah yang harus

60 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014