Page 47 - MAJALAH 180
P. 47
ALAT KELENGKAPAN
DEWAN
melalui APBN, bisa melalui APBD, menyelesaikan UU Materai, RUU vokasi, riset, dan development.
juga melalui KUR (Kredit Usaha Materai karena itu tinggal sedikit Perusahaan yang melakukan
Rakyat). Mungkin bagi dunia lagi dan itu sangat berkepentingan penanaman modal untuk
usaha pinjaman Rp 50 juta, Rp 25 untuk pemasukan negara dan kegiatan padat karya, dan
juta, Rp 500 juta itu tidak besar, juga mengenai keamanan dalam fasilitas PPh untuk Kawasan
tapi bagi memutar perekonomian bertransaksi dalam hal melakukan Ekonomi Khusus (KEK)
di wilayah itu sendiri sangat kegiatan apa saja dalam bisnis, itu juga disasar dalam Omnibus
bermanfaat dan ini yang akan tinggal sedikit lagi kita selesaikan Law perpajakan. “Langkah ini
kita stimulus,” kata Politisi PDIP segera,” ungkapnya. patut diberikan apresiasi agar
ini kepada Parlementaria akhir tersendatnya pemasukan pajak
November lalu. APRESIASI OMNIBUS LAW BIDANG bisa segera teratasi. Penerimaan
Komitmen Komisi XI untuk terus PERPAJAKAN pajak per Oktober 2019 baru
menjaga pertumbuhan ekonomi Sementara itu, Anggota Komisi mencapai Rp 1.173,89 triliun atau
bangsa dengan memprioritaskan XI DPR RI Heri Gunawan 65,71 persen dari target APBN
pada pertumbukan ekonomi mengapresiasi rencana 2019 yang sebesar Rp 1.786,38
UMKM, diharapkan mampu Pemerintah mengintegrasikan triliun. Sebelumnya, shortfall
menjembatani pertumbuhan semua regulasi perpajakan dalam pajak diperkirakan mencapai
perekonomian yang didorong konsep omnibus law. Ini bisa lebih dari Rp 160 triliun,”
untuk terus maju sementara jadi langkah strategis mengatasi ungkap Heri.
kondisi perekonomian dua sedang tersendatnya pemasukan pajak Namun, menurut legislator
berada dalam situasi yang tidak bagi negara. Konsep Omnibus F-Gerindra DPR RI ini, melihat
kondusif. Sejumlah langkah awal Law segera diajukan Pemerintah penerimaan yang masih
juga tengah dipersiapkan. ke DPR RI pada Desember ini. diperkirakan shortfall akan
Kedepannya, Komisi XI tengah Ia mengatakan, Omnibus Law di semakin melebar, mungkin
menyiapkan skala prioritas bidang perpajakan rencananya sampai di angka Rp 260 triliun.
5 tahun mendatang. Eriko disusun dalam enam area. Dijelaskan Heri, Omnibus
menyampaikan setidaknya sudah “Mulai dari menurunkan tarif Law perpajakan kemungkinan
ada target 10 undang-undang pajak penghasilan (PPh) badan akan mengintegrasikan beberapa
yang disiapkan, namun untuk hingga menggabungkan seluruh undang-undang diantaranya,
tahun depan dipersiapkan 2 insentif pajak yang sudah ada UU PPh, UU PPN, UU KUP, dan
undang-undang sesuai dengan menjadi satu bagian,” jelas UU Pajak Daerah dan Retribusi
himbauan Ketua DPR, yang guna Heri. Termasuk dalam rencana Daerah. Tidak hanya UU,
mengedepankan kualitas undang- ini adalah pengurangan dan sambung Heri, beberapa PP dan
undang bukan kuantitasnya. pembebasan pajak seperti tax peraturan menteri juga ikut
“Jadi kami pertama akan holiday, super deduction untuk dicabut untuk diintegrasikan.
Menurut politisi dapil
Jawa Barat IV itu, sebaiknya
peraturan turunan dibatasi
BAGAIMANA SETIAP sampai dengan Perpres
WILAYAH ITU atau Peraturan Pemerintah.
BISA MENGHIDUPI Sementara seluruh peraturan
EKONOMINYA menteri yang bersifat sektoral
SENDIRI, MEMUTAR harus dicabut. “Kami akan
PEREKONOMIAN, mencermati tiap poin yang
INIKAN MEMBUTUHKAN akan diajukan oleh pemerintah.
Pada prinsipnya kami turut
STIMULUS MELALUI mendorong RUU Omnibus
APBN, BISA MELALUI Law perpajakan yang berprinsip
APBD, DAN JUGA, pada keadilan sebagai landasan
MELALUI KUR untuk menciptakan kepastian
hukum dan bukan dijadikan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dasar hukum untuk mengobral
Eriko Sotarduga
tarif pajak,” tutup Heri. l alw/es
Foto: Arief/JK
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 47
