Page 43 - MAJALAH 180
P. 43
ALAT KELENGKAPAN
DEWAN
Menteri Koordinator Bidang PMK,
KENAIKAN IURAN Menteri Kesehatan, Menteri Sosial,
TERSEBUT JUSTRU AKAN Menteri PPN/Kepala Bappenas,
SEMAKIN MEMBEBANI Ketua DJSN, Dirut BPJS Kesehatan
MASYARAKAT YANG yang digelar pada 2 September
lalu.
BERPENGAHASILAN "Saat itu, disepakati untuk
RENDAH. UNTUK ITU tidak menaikkan premi Jaminan
KAMI MINTA MENKES Kesehatan Nasional (JKN) bagi
MELAKUKAN LANGKAH- PBPU dan BP kelas III. Kenaikan
LANGKAH YANG TIDAK iuran tersebut justru akan semakin
MEMBEBANKAN RAKYAT membebani masyarakat yang
berpengahasilan rendah. Untuk itu
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI kami minta Menkes melakukan
Ansory Siregar langkah-langkah yang tidak
Foto: Jaka/JK membebankan rakyat," jelasnya.
Selain itu, guna mengingatkan
masyarakat dari maraknya obat
dan makanan ilegal, Komisi IX
Baleg, Banggar, Bamus dan 2020 berdasarkan Peraturan komitmen akan perkuat Badan
BURT di DPR terdiri dari satu Presiden (Perpres) 75/2019 Pengawasan Obat dan Makanan
ketua dan didampingi oleh empat tentang besaran iuran JKN. (Badan POM) melalui regulasi yang
wakil ketua. Apakah nama calon Komisi IX yang diketuai Felly periode sebelumnya sedang di
pimpinan Komisi IX ini dapat Estelita Runtuwene langsung godog.
disetujui sebagai pimpinan merespon pertanyaan pewarta "Badan POM ini tugasnya
Komisi IX?" tanya Muhaimin terkait isu krusial itu. Felly banyak, namun perpanjang
disambut seruan "setuju" oleh mengatakan akan segera tangannya belum menyeluruh ke
seluruh hadirin yang datang. memanggil stakeholder terkait semua kawasan, untuk itu, untuk
Sembari memberi palu sidang untuk meninjau skema kenaikan semakin memperketat pengawasan
sebagai simbolis sahnya para iuran. kami akan memperkuat Badan
pimpinan komisi IX periode Sementara itu, Wakil Ketua POM melalui regulasi," ungkap
2019-2024, Muhaimin berpesan Komisi IX DPR RI Ansory Siregar Anggota Komisi IX DPR Saleh P
agar Komisi IX segera bekerja tegas mengatakan Komisi IX Daulay, seraya mengatakan apapun
dalam menjalankan tugas pokok tetap konsisten terhadap hasil untuk kemaslahatan rakyat, DPR
DPR yakni legislasi, pengawasan kesimpulan rapat kerja gabungan akan terus memperjuangkan.
dan anggaran dengan baik. Usai Komisi IX dan XI DPR RI dengan l rnm/es
dilantik, komisi IX langsung
mengadakan rapat internal guna
membahas isu-isu krusial.
Komisi IX memulai rapat BADAN POM INI TUGASNYA
dengan memanggil semua BANYAK, NAMUN PERPANJANG
mitra kerjanya guna membahas TANGANNYA BELUM
rencana kerja mitra kerjanya MENYELURUH KE SEMUA
lima tahun ke depan sesuai KAWASAN, UNTUK ITU, UNTUK
dengan visi dan misi Presiden SEMAKIN MEMPERKETAT
dalam peningkatan sumber daya PENGAWASAN KAMI AKAN
manusia (SDM) yang berkualitas MEMPERKUAT BADAN POM
dan berdaya saing. Namun,
beberapa isu krusial juga nampak MELALUI REGULASI
di awal persidangan Komisi IX
salah satunya terkait iuran Badan Anggota Komisi IX DPR RI
Penyelenggaran Jaminan Sosial Saleh P Daulay
(BPJS) yang akan naik 1 Januari
Foto: Jaka/JK
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 43
