Page 41 - MAJALAH 180
P. 41

ALAT KELENGKAPAN
                                                                                         DEWAN





            bisa lebih optimal,” kata Yandri.  mampu mengelola Asrama            “Kalau daftarnya umur 70
              Seperti misi pembentukannya,    Haji secara profesional. Ia merasa   tahun, terus masa tunggunya
            keberadaan BPKH ditujukan         miris melihat Asrama Haji yang   40 tahun, ya berarti berangkat
            untuk meningkatkan kualitas       dibangun dengan miliaran rupiah,   umur 110 tahun. Yang menurut
            penyelenggaraan Haji. Untuk itu,   tapi hanya dipakai saat musim   saya agak sulit jika dikaitkan
            BPKH secara berkala memberi       Haji, setelah itu mangkrak tak   dengan ekspektasi umur
            laporan dan pertanggungjawaban    terawat dengan baik. Bahkan      manusia Indonesia. Memang
            atas semua penerimaan,            biaya perawatan asrama sehari-   kita pahami bersama, masa
            pengembangan, dan pengeluaran     hari harus mengharapkan          tunggu Haji ini menjadi
            keuangan Haji. Legislator F-PAN   anggaran dari Pemerintah.        masalah di seluruh Indonesia.
            DPR RI itu menjelaskan, semuanya   Yandri mengusulkan agar         Memang yang menginginkan
            didasarkan pada prinsip-prinsip   pengelolaan Asrama Haji bisa     naik Haji dan kuotanya tidak
            syariah, kehatihatian, manfaat    sekelas hotel berbintang dengan   sebanding. Ini perjuangan kita,
            nirlaba, dan akuntabel.           mengedepankan prinsip syariah.   bagaimana kemudian bisa kita
              Menurut Yandri, perlu                                            buat matriksnya, kita usahakan
            ditingkatkan imbal hasil          KUOTA DAN PEMINAT HAJI TAK       percepat masa tunggunya,
            penempatan dan investasi dana     SEBANDING                        dan persiapkan calon jemaah
            Haji. Saat ini nilai penempatan   Permasalahan Haji juga mendapat   Haji,” papar politisi Fraksi PDI-
            dana Haji instrumen sukuk atau    perhatian Wakil Ketua Komisi     Perjuangan itu.
            syariah lainnya relatif memiliki   VIII DPR RI Ihsan Yunus. Dalam    Ihsan memastikan, pihaknya
            kecenderungan menurun imbal       Kunjungan Kerja Spesifik Komisi   bersama Pemerintah Indonesia
            hasilnya, sehingga mempunyai      VIII DPR RI ke Sulawesi Selatan,   kembali akan meminta tambahan
            potensi penurunan nilai           didapatkan informasi bahwa       kuota Haji kepada Kerajaan Arab
            manfaat. Pada bagian lain, ia     masa tunggu Haji di Sulsel ada   Saudi. Sehingga harapannya
            juga menyerukan agar BPKH         yang mencapai puluhan tahun.     masa tunggu calon jemaah Haji
            mempunyai program pembiayaan      Masa tunggu Haji yang terlama    Indonesia berkurang. “Saya rasa itu
            yang berkesinambungan agar        ada di Kabupaten Bantaeng,       tugas kita semua (untuk meminta
            kualitas penyelenggaraan ibadah   yang mencapai 42 tahun. Disusul   tambahan kuota Haji). Tidak hanya
            Haji tetap optimal dan baik.      Kabupaten Sidrap, dimana masa    Komisi VIII, Kemenag, tapi seluruh
              Legislator dapil Banten II itu   tunggunya berkisar 41 tahun.    jajaran di Indonesia. Tapi kita mesti
            juga mendukung kepada Direktorat   Ihsan menilai, ini merupakan    siapkan juga calon jemaah Hajinya,
            Jenderal Penyelenggaraan Haji     permasalahan yang terjadi di     jangan sampai kita mendapat
            dan Umrah Kementerian Agama       seluruh wilayah Indonesia, dimana   tambahan kuota, malah belum siap
            RI dan para Kepala Unit Pelaksana   peminat dan kuota Haji tidak   secara finansial, jasmani, rohani
            Teknis (UPT) Asrama Haji agar     sebanding.                       dan lainnya,” pesan legislator dapil
                                                                               Jambi itu.
                                                                                 Sementara itu, Wakil Ketua
                                                                               Komisi VIII DPR RI Ace Hasan
                                                    INI PERJUANGAN             Syadzilly (F-PG) menantang
                                                                               Menteri Sosial Juliari P
                                                    KITA, BAGAIMANA            Batubara untuk menurunkan
                                                  KEMUDIAN BISA KITA           angka kemiskinan. Dilihat dari
                                                   BUAT MATRIKSNYA,            persentase jumlah penduduk,
                                                    KITA USAHAKAN              masyarakat miskin Indonesia
                                                                               saat ini diperkirakan 9,4 persen
                                                     PERCEPAT MASA             dari total penduduk. Legislator
                                                    TUNGGUNYA, DAN             dapil Jawa Barat II ini juga
                                                   PERSIAPKAN CALON            meminta Menteri Sosial untuk
                                                      JEMAAH HAJI              selalu memperbaiki data-data
                                                                               kemiskinan agar bantuan yang
                                                                               didistribusikan tepat sasaran, dan
                                                     Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
                                                         Ichsan Yunus          program lainnya dijalankan sesuai
                                                                               konsep awal. l sf,tn/es
                                                                      Foto: Andri/JK


                                                                        TH. 2019      EDISI 180      PARLEMENTARIA        41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46