Page 39 - MAJALAH 180

ALAT KELENGKAPAN
DEWAN

defisit) yang tahun lalu saja sudah mengembangkan energi alternatif “Sayangnya usai diresmikan
mencapai 8 miliar dollar Amerika ramah lingkungan atau green energy. oleh Presiden Jokowi, tidak
Serikat (AS) lebih. Jadi sudah terjadi Sementara itu, Anggota Komisi sedikit kincir angin yang tidak
ketimpangan perdagangan ekspor VII DPR RI Subarna meyakini bahwa berputar atau tidak berfungsi. Hal
dan impor minyak. Saking besarnya Energi Baru Terbarukan (EBT) ini tentu sangat mengecewakan.
impor energi, karena produksi terus menjadi sebuah keniscayaan bagi Ketika EBT terus digaungkan,
menurun, sementara konsumsi terus bangsa kita. Terlebih lagi kondisi pelaksanaannya malah tidak
meningkat,” paparnya. alam dan wilayah Indonesia yang maksimal,”papar Rudy saat rapat
Ditambahkannya, impor mau tidak didominasi oleh lautan, termasuk di dengar pendapat (RDP) Komisi VII
mau harus terus dilakukan. Namun dalamnya bendungan-bendungan DPR dengan Dirjen EBTKE (Energi
untuk menggenjot minyak itu kecil. Tasikmalaya dan Garut yang baru terbarukan dan Konservasi
sendiri bisa dengan menggunakan menjadi bagian dari dapilnya energi) Kementerian ESDM di
energi alternatif, misalnya dengan misalnya, banyak terdapat lembah ruang rapat Komisi VII DPR RI,
penggunaan crude palm oils (CPO) dan bendungan-bendungan, hal Senayan Jakarta.
kelapa sawit yang dijadikan bio tersebut sangat berpotensi sebagai Selain masalah EBT, Komisi VII
fuel untuk teknologi tertentu, pembangkit listrik tenaga air. DPR RI juga tengah berkonsentrasi
termasuk sebagai aftur untuk bahan Begitupun dengan terkait progress pembangunan
bakar pesawat terbang. Meskipun Pembangkit Listrik tenaga program 35.000 Megawatt per
perlu melalui sertifikasi terlebih Bayu (PLTB) di Sidrap, wilayah yang telah Commercial
dahulu. Sulawesi Selatan. Dikatakan Operation Date (COD). Pasalnya
Energi alternatif tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, hingga saat ini hal tersebut belum
menurut Sugeng, selain untuk Rudy Mas’ud sejak diresmikan juga terwujud. Tidak hanya itu,
mengatasi defisit energi yang pada 2018 lalu PLTB ini rencana pemerintah mencabut
tengah dialami Indonesia beberapa memang mampu memproduksi subsidi listrik di tahun 2020 juga
tahun belakangan, juga untuk listrik dan menambah pasokan menjadi hal yang cukup mendapat
mendukung penggunaan energi listrik bagi masyarakat Sulawesi banyak perhatian dari Komisi VII
yang ramah lingkungan. Terlebih Selatan, Sulawesi Tenggara dan DPR. Pasalnya pencabutan subsidi
lagi ini Indonesia ikut terlibat dalam Barat. Hal ini memang menjadi tersebut akan berdampak bagi
perjanjian Paris atau Paris Agreement sebuah komitmen memanfaatkan pelanggan rumah tangga 900 watt
yang menuntut Indonesia untuk energi bayu (angin) yang menjadi yang termasuk dalam golongan
mengurangi polusi lingkungan dan bagian dari penggunaan EBT. tidak mampu. layu,es/es

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berfoto bersama Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI. Foto: Andri/JK

TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 39