Page 75 - MAJALAH 135

Doktor yang juga dipertimbangkan dan pelaksanaan APBN, maka jumlah ucap Djaka menerangkan. Ia juga
untuk dijadikan persyaratan,” ujarnya personilnya masih sangat terbatas, baik mengatakan akan bersinergi dengan
menjelaskan. dari aspek kuantitas maupun kualitas. tenaga ahli yang ada di setiap komisi,
Saat ini Pusat KAKN didukung oleh 1 agar nantinya tercipta networking
Telaah Temuan BPK Sub TU, 2 Tenaga Fungsional Analis dengan para tenaga ahli tersebut.
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas APBN dan Staf administrasi 3 orang. Pusat KAKN sebagai salah satu
Keuangan Negara (Pusat KAKN), Djaka Jumlah ini tentu sangat terbatas jika unsur pendukung dibawah BKD,
Dwi Winarko menjelaskan, sebagai salah dibandingkan dengan tuntutan untuk mempunyai tugas dan fungsi yang
satu unsur pendukung pelaksanaan tugas memberikan layanan berupa kajian hasil lebih spesifik dalam memberikan kajian
dan fungsi BKD bertugas melakukan pemeriksaaan BPK untuk diberikan kepada AKD dalam menindaklanjuti
kajian terhadap hasil pemeriksaan atas kepada seluruh Komisi yang ada di hasil pemeriksaaan BPK. Kajian yang
laporan keuangan pemerintah pusat, DPR. Kualitas SDM juga masih perlu dilakukan Pusat KAKN diharapkan
kajian hasil pemeriksaan atas laporan untuk ditingkatkan atau dioptimalkan dapat memberikan bahan masukan
keuangan, kajian hasil pemeriksaan guna memberikan dukungan keahlian yang berharga bagi Dewan dalam
kinerja, kajian hasil pemeriksaan berupa kajian, referensi, ataupun mewujudkan sistem keuangan yang
dengan tujuan tertentu, kajian ihtisar data atau informasi lainnya terkait semakin transparan dan akuntabel
hasil pemeriksaan semester, kajian dengan hasil pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Negara.
ihtisar hasil pemeriksaan lima tahunan, atas pelaksanaan APBN yang memadai Untuk mewujudkan tujuan tersebut
kajian hasil evaluasi Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas laporan hasil
pemeriksaan akuntan publik.
Untuk efektifitas dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi tersebut, Pusat KAKN
membentuk dua bidang. Pertama,
Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat
yang tugasnya mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
KAKN dibidang politik, hukum, HAM
dan kesejahteraan rakyat. Kedua,
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,
dan Pembangunan, dengan tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara dibidang ekonomi,
keuangan, industri dan pembangunan. foto : eno/hr
“Dengan adanya Pusat KAKN ini
diharapkan dapat membantu Dewan Djaka Dwi Winarko
untuk bisa melakukan telaah terhadap
hasil temuan BPK, untuk diberikan kepada anggota Dewan. tentu saja Pusat KAKN harus didukung
kepada Komisi ketika melakukan fungsi “Menyangkut persoalan SDM dalam tenaga fungsional analis APBN, baik
pengawasan maupun dalam membuat Pusat KAKN memang ada sedikit yang melekat pada Pusat KAKN
Undang-Undang. Jadi dari hasil masalah, karena dukungan jabatan maupun tenaga ahli lainnya sesuai
pemeriksaan BPK yang sudah diterima fungsional analis APBN nya baru ada 2 dengan kebutuhan. Diskusi terbatas
di DPR, langsung kita kaji dan analisa orang, padahal idealnya dalam waktu dengan mengundang pakar dan ahli
serta kita lakukan pendalaman, hasil 5 thn seharusnya berjumlah 30 orang. lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan
laporan BPK itu akan kita resume dan Tetapi paling tidak dalam tahun ini merupakan kegiatan yang harus
sistematisir, baru kemudian diberikan perlu ditambah menjadi 10 orang. Kita diadakan secara periodik dalam rangka
kepada DPR, baik untuk kunjungan juga masih mencari bentuk format memberikan saran masukan pada AKD.
kerja atau untuk rapat kerja,” kata Djaka yang paling ideal. dalam artian bahwa Pusat KAKN sebagai supporting system
Dwi Winarko hasil-hasil temuan atau laporan yang keahlian DPR dibidang akuntabilitas
M eng i nga t fungsi kaj ian ada di BPK secara substansi atau keuangan negara berupaya memberikan
akuntabilitas keuangan Negara intinya bisa diambil, tapi bisa kita kepastian dan arah dalam memberikan
sebelumnya digabung dengan fungsi sajikan dengn format dan bahasa yang kajian atas laporan hasil pemeriksaan (dep, mp)
lainnya, yaitu kajian penyusunan bisa dipahami oleh anggota Dewan,” BPK tersebut. n

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 75