Page 77 - MAJALAH 135

daerahnya saja. DPR Filipina beranggotakan 292 perwakilan kepentingan buruh migran dan keturunan mereka.
yang berasal dari 234 distrik di seluruh Filipina. Setiap Selain UU Pekerja Migran dan Bangsa Filipina, terdapat
Kinatawan (sebutan untuk anggota DPR di Filipina), memiliki sebuah badan pemerintah dengan mandat yang luas dalam
masa jabatan selama tiga tahun dan bisa terpilih kembali mendorong dan mengawasi ketenagakerjaan pekerja
maksimal tiga kali periode jabatan. Ada dua tipe perwakilan migran Filipina, yang bernama Dewan Pusat Pengelolaan
disini, pertama berdasarkan distrik dan kedua berdasarkan Ketenagakerjaan Luar Negeri Filipina (Governing Board
daftar dari partai. Sebanyak 80% Kinatawan berasal dari of the Philippine Overseas Employment Administration,
distrik dan sisanya berasal dari daftar partai, yang dimaksud atau disingkat POEA). Badan ini dipimpin oleh Sekretaris
dengan daftar partai disini adalah masyarakat memilih Departemen Buruh dan Tenaga Kerja Filipina dengan tugas
partai dan bukan nama anggota (sistem tertutup). dan fungsinya adalah mengatur aktifitas agen perekrutan
swasta dan memastikan bahwa hanya pekerja yang
Produk Legislasi Penempatan Tenaga Kerja berkualitas yang ditempatkan serta memastikan bahwa
Filipina di Luar Negeri para pekerja mendapatkan situasi dan kondisi terbaik dalam
Filipina telah memiliki program ketenagakerjaan luar pekerjaan.
negeri selama lebih dari 40 tahun, yaitu sejak tahun 1974.
Namun demikian, peraturan yang cukup komprehensif
baru disetujui Kongres tahun 1995 yaitu Migrant Workers
and Overseas Filipinos Act 1995 atau UU Pekerja Migran dan
Bangsa Filipina di Luar Negeri tahun 1995 (UU Republik No.
8042). UU ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan
pekerja migran, dengan menaikkan standar perlindungan
dan kesejahteraan tidak hanya bagi pekerja migran Filipina
dan keluarga mereka, tetapi secara umum juga bagi warga
Filipina di luar negeri. Secara khusus, Undang-undang ini
berisi hal-hal pokok sebagai berikut:
1. Negara diberi mandat untuk mengatur penempatan
tenaga kerja hanya ke negara, dimana hak-hak mereka foto: dok/hr
dilindungi.
2. Memberikan wewenang kepada Kedutaan Filipina untuk Gedung Kongres Filipina
merepatriasi segera pekerja yang masih di bawah umur.
3. Agen perekrutan berlisensi yang melanggar aturan Dari sisi komposisi anggotanya, POEA merupakan sebuah
tentang perekrutan dan penempatan pekerja badan tripartite. Dewan ini tidak hanya beranggotakan
diberlakukan sama dengan agen yang tidak berlisensi pejabat pemerintah namun juga perwakilan dari serikat
dan bisa diancam sanksi tuntutan pidana. pekerja dan agen penyalur jasa tenaga kerja dari pihak swasta.
4. Pembentukan Dana Darurat Repatriasi di bawah Dewan Pusat POEA mempunyai agenda melakukan dialog
administrasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di Luar Negeri rutin dengan masyarakat dan menyelenggarakan program-
(the OverseasWorkers’ Welfare Administration/ OWWA). program pendidikan komunitas dan perlindungan yang
5. Pembentukan pusat pemantauan pemulangan tenaga diberikan untuk melengkapi aktifitas yang dilakukan oleh
kerja, di bawah pengawasan Departemen Perburuhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk menanggulangi
dan Ketenagakerjaan, sebagai sebuah mekanisme untuk rekrutmen calon tenaga kerja migran ilegal di Filipina,
mereintegrasi tenaga kerja dari luar negeri kembali ke POEA diwajibkan oleh undang-undang untuk membantu
masyarakat. penuntutan agen perekrut yang dinyatakan ilegal. Ini tentu
6. Pembentukan pusat-pusat untuk berkumpul dan saja sejalan dengan penerapan MEA yangmensyaratkan
meningkatkan kompetensi untuk pekerja migran dan adanya program kualifikasi, standarisasi dan sertifikasi
warga negara Filipina di luar negeri di kedutaan Filipina profesional, yang dapat diakui baik lokal dan regional
di negara-negara, dimana para pekerja terkonsentrasi ASEAN. Dalam ASEAN Framework Agreement on Services
7. Penciptaan skema pembiayaan untuk dikelola oleh (AFAS), terdapat delapan profesi yang akan diterapkan
OWWA untuk dana pada saat pra keberangkatan dan standarisasi dan sertifikasi yaitu: engineering, keperawatan,
juga pinjaman keluarga pekerja yang mencari pekerjaan arsitek, dokter, dokter gigi, kepariwisataan, survey dan
di luar negeri. akuntan.
8. Pembentukan posisi asisten hukum untuk urusan buruh Lesson Learned yang dapat menjadi pelajaran dari
migran di Departemen Luar Negeri. Filipina bagi pengelolaan tenaga kerja migran Indonesia
9. Pembentukan dana bantuan hukum bagi para pekerja adalah sinergitas antara pemerintah dan lembaga legislatif
migran. dalam merumuskan berbagai kebijakan yang tepat dalam
10. Pembentukan Beasiswa Kongres Buruh Migran untuk pengelolaan tenaga kerja untuk menghadapi MEA. n

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 77