Page 25 - MAJALAH 178

KALEIDOSK OP
(2014-2019)

Azikin usai mengikuti Rapat demokrasi yang sederhana, hanya sebatas mengetahui tentang
Dengar Pendapat (RDP) Komisi demokrasi yang murah, efisien, tanggal pelaksanaan. Masyarakat
II DPR RI dengan Ketua KPU serta kokoh dari sudut kepastian justru kurang dalam hal
RI, Ketua Bawaslu RI, Direktur hukum. Untuk itu, input yang pengetahuan tentang bagaimana
Jenderal Otonomi Daerah, Dirjen harus dihasilkan tidak lain dan tata cara mengikuti Pemilu.
Kependudukan dan Catatan tidak bukan yaitu harus adanya Namun, persoalan anggaran masih
Sipil dan Dirjen Politik dan revisi UU Pemilu dalam satu menjadi problematika tersendiri.
Pemerintahan Umum Kementerian paket,” ujar Mardani. Hal tersebut diungkapkan
Dalam Negeri, di Ruang Rapat Kerja Legislator Fraksi Partai Keadilan Herman usai memimpin Rapat
Komisi II, Gedung Nusantara DPR Sejahtera (PKS) ini menyatakan, Dengar Pendapat (RDP) Komisi
RI, Senayan, Jakarta, Senin Agustus ketika DPR RI mampu melahirkan II DPR RI dengan Sekretaris
2019. input yang berkualitas berupa Jenderal Komisi Pemilihan Umum
“Dari hasil evaluasi, ada tiga revisi satu paket UU yang berisikan (KPU), Sekretaris Jenderal Badan
persoalan pokok yang menjadi 4 aspek Pemilu itu luar biasa. Pengawas Pemilu (Bawaslu)
permasalahan dalam proses Sehingga, betul-betul dapat dan Ketua Dewan Kehormatan
Pilkada. Pertama, tidak akuratnya mencerminkan kita DPR sebagai Penyelenggara Pemilu (DKPP), di
Data Pemilih Tetap (DPT), kedua legislatif dan Pemerintah sebagai Ruang Rapat Komisi II, Gedung
netralitas penyelenggara dan poin eksekutif mempunyai tanggung DPR RI, Jakarta.
ketiga dugaan adanya money jawab. “Komisi II DPR pada rapat ini
politic,” pungkas Legislator Fraksi Mardani mengungkapkan, baik banyak memberikan saran kepada
Partai Gerindra ini. legislatif maupun eksekutif harus penyelenggara Pemilu. Khusus
memberikan yang terbaik untuk kepada KPU, kami mengimbau
REVISI UU PEMILU HARUS SATU negeri ini. Mengingat, waktu bahwa pendidikan tentang
PAKET yang ada menjelang Pilkada 2020 Kepemiluan sangat penting untuk
Revisi Undang-Undang Nomor sudah sangat pendek. Berdasarkan dilakukan ke depannya,” tegas
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan hal tersebut, ia mengharapkan legislator Fraksi Partai Demokrat
Umum (UU Pemilu) tidak bisa Pimpinan dan Anggota Komisi II ini.
dilakukan satu persatu. Revisi UU DPR RI periode berikutnya harus Namun demikian, tambah
Pemilu harus dilakukan dalam satu mengkaji lebih dalam revisi UU Herman, meski program
paket yaitu mulai UU Pemilihan Pemilu. Dengan demikian, pada pendidikan Kepemiluan tersebut
Kepala Daerah, Pemilihan momen pelaksanaa Pilkada 2020 sangat baik, dari sisi anggaran
Legislatif, Pemilihan Presiden, dan paket revisi UU Pemilu sudah bisa sangat jauh kekurangannya.
Partai Politik menjadi satu paket. disahkan. Herman mengungkapkan pada RDP
Sehingga, dapat menghadirkan “Jangan tunggu badai baru ada usulan tambahan anggaran
demokrasi yang sederhana, persiapkan bunker atau sedia sebesar Rp 1,2 triliun untuk tahun
demokrasi yang murah dan efisien, payung sebelum hujan. Mudah- anggaran 2020. Apalagi, jelas
tetapi kokoh dari sudut kepastian mudahan, di Komisi II periode Herman, pada tahun 2020 akan
hukum. berikutnya kita bisa segera dilaksanakan Pemilihan Kepala
Demikian disampaikan Wakil mengajukan paket revisi UU yang Daerah (Pilkada) serentak.
Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali luar biasa ini untuk kepentingan “KPU merespon dengan
Sera, saat menyampaikan pendapat bangsa,” pungkas legislator dapil membentuk struktur organisasi
dalam Rapat Kerja Komisi II DPR Jawa Barat VII itu. baru yang membidangi tentang
RI membahas Evaluasi Pemilu 2019 pendidikan Pemilu. Namun,
dan Persiapan Pilkada 2020 dengan KPU HARUS MANFAATKAN dari sisi anggaran sangat jauh
Menteri Dalam Negeri, Ketua ANGGARAN UNTUK PENDIDIKAN kekurangannya. Maka, KPU
Komisi Pemilihan Umum, Ketua KEPEMILUAN mengusulkan untuk penambahan
Badan Pengawas Pemilu dan Ketua Wakil Ketua Komisi II DPR RI anggaran sebesar Rp 1,2 triliun
Dewan Penyelenggara Pemilihan Herman Khaeron mendorong untuk tahun anggaran 2020.
Umum, di Gedung Nusantara DPR ke depannya Komisi Pemilhan Usulan tersebut disetujui Komisi
RI, September 2019. Umum (KPU) untuk memberikan II dan akan dibahas dalam rapat
“Demokrasi kita adalah penyuluhan dan pendidikan pembahasan RAPBN Tahun 2020
Demokrasi Pancasila. Maka, ke tentang Pemilu. Herman menilai, selanjutnya,” pungkas Herman.
depannya kita harus menghadirkan pada saat yang lalu, masyarakat l pun

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 25
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 25