Page 21 - MAJALAH 178
P. 21

KALEIDOSK OP
                                                                                    (2014-2019)





            (02/10/2018) mengatakan, RUU
            Kerja Sama Pertahanan dengan
            Belanda sendiri resminya bernama
            RUU tentang Pengesahan Nota
            Kesepahaman Antara Kementerian
            Pertahanan RI dan Kementerian
            Pertahanan Kerajaan Belanda
            tentang Kerja Sama Terkait
            Pertahanan. Satya menyebutkan,
            kerja sama pertahanan ini sudah
            ditandatangani pada 4 Februari
            2014 di Den Haag, Belanda.
              "Dengan disahkannya
            persetujuan ini menjadi UU, kami
            berharap keinginan kita untuk
            menjaga dan mempertahankan
            kedaulatan negara serta
            membangun kehidupan berbangsa
            dan bernegara dan berpartisipasi   Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) XIV/Hasanuddin saat pertemuan terkait
            dalam menjaga ketertiban dunia    kesiapan pengamanan Pemilu 2019 di Makodam XIV/Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Erlangga/MAN
            dapat terealisasi. Di samping
            itu, kami mengharapkan kerja      khususnya tindak pidana korupsi,   RUU PSDN DISAHKAN
            sama di bidang pertahanan ini     tindak pidana pencucian uang dan   Selain fokus terhadap kerja sama
            dapat menjaga hubungam baik       kejahatan terorganisir lainnya,”   pertahanan luar negeri, Komisi
            kedua negara dan meningkatkan     tutur Asril di hadapan Rapat     I DPR RI juga mengesahkan
            kesejahteraan dalam               Paripurna di Gedung DPR RI,      UUU lainnya. Dalam Rapat
            kelangsungan hidup berbangsa      Senayan, Jakarta, Desember 2018   Paripurna ke-11 DPR RI Masa
            dan bernegara,” papar legislator   lalu.                           Persidangan I Tahun Sidang
            Partai Golkar itu.                 Sementara itu di hari yang sama   2019-2020, sepakat mengesahkan
                                              RUU lain turut disahkan yakni    Rancangan Undang-Undang
            RUU EKSTRADISI RI-UEA DIHARAP     RUU Tentang Pengesahan Nota      tentang Pengelolaan Sumber Daya
            DUKUNG TEGAKNYA HUKUM DI          Kesepahaman antara Kementerian   Manusia Nasional (RUU PSDN)
            INDONESIA                         Pertahanan Republik Indonesia    untuk Pertahanan Negara menjadi
            Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril   dan Kementerian Pertahanan     Undang-Undang (UU). Ketua
            Hamzah Tanjung berharap dengan    Kerajaan Spanyol Tentang         Komisi I DPR RI Abdul Kharis
            disetujuinya Rancangan Undang-    Kegiatan Kerja Sama di Bidang    Almasyhari dalam laporannya
            Undang (RUU) tentang Pengesahan   Pertahanan (Memorandum Of        di hadapan Rapat Paripurna
            Perjanjian antara Republik        Understanding Between The        menyampaikan bahwa tujuan RUU
            Indonesia dan Persatuan Emirat    Mystery Of The Republic Of       PSDN didasarkan pada beberapa
            Arab (UEA) mengenai ekstradisi    Indonesia And The Mystery Of     hal yang sangat strategis.
            menjadi Undang-Undang, dapat      Defence Of The Kingdom Of Shine    “Pengaturan sumber daya
            mendukung penegakan hukum di      On Coomperative Activities In The   manusia adalah upaya penting dan
            Indonesia. Mewakili Komisi I DPR   Field Of Defense).              strategis negara dalam menata
            RI, ia mengharapkan persetujuan    Kemudian RUU Tentang            keteraturan untuk keefektifan
            Rapat Paripurna DPR RI terhadap   Pengesahan Nota Kesepahaman      sebuah sistem pertahanan.
            RUU tersebut untuk disahkan       antara Pemerintah Republik       Pelibatan sumber daya nasional
            menjadi UU.                       Indonesia Pemerintah Republik    untuk pertahanan negara
              “Dengan disetujuinya RUU        Serbia Tentang Kerja Sama di     bertujuan untuk memperbesar dan
            ini menjadi Undang-Undang,        Bidang Pertahanan (Memorandum    memperkuat komponen utama,”
            dapat mendukung penegakan         Of Understanding Between The     kata Kharis dalam Rapat Paripurna
            hukum di Indonesia. Terutama      Government Of The Republic Of    di Gedung Nusantara II DPR RI,
            yang berkaitan dengan kejahatan   Indonesia Dan The Government Of   Senayan, Jakarta, September lalu.
            lintas negara, international crime   The Republic Of Serbia).      l er



                                                                         TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     21
                                                                        TH. 2019      EDISI 178      PARLEMENTARIA                        21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26