Page 19 - MAJALAH 178
P. 19

KALEIDOSK OP
                                                                                    (2014-2019)





            SETUJUI BATAS ZEE INDONESIA-       Politisi Gerindra ini juga      orang, terutama perempuan dan
            FILIPINA                          menuturkan, pengesahan RUU       anak merupakan tindakan yang
            Rapat Paripurna DPR RI            ini juga sebagai wujud nyata     bertentangan dengan harkat dan
            telah menyetujui perjanjian       dalam memperkuat kedaulatan,     martabat manusia.
            internasional tentang batas       pertahanan dan keutuhan wilayah    Hal itu merupakan pelanggaran
            negara Indonesia dengan Filipina   NKRI serta mampu memberikan     terhadap hak asasi manusia
            di Laut Sulawesi dan Laut         landasan bagi aparat penegak     perlu ditangani oleh seluruh
            Filipina. Keputusan ini bertujuan   hukum dalam mengambil          negara di kawasan ASEAN yang
            untuk menetapkan garis batas      tindakan yang diperlukan dalam   merupakan negara asal, transit,
            zona ekonomi eksklusif (ZEE)      memberantas lintas batas         dan/atau tujuan dari tindak
            sehingga diharapkan memberikan    nasional.                        pidana perdagangan orang. Asril
            kepastian hukum tentang hak                                        mengatakan, Komisi I DPR RI
            berdaulat Indonesia. Demikian     SAHKAN RUU TENTANG               setuju dengan Pemerintah yang
            disampaikan Wakil Ketua Komisi    PENGESAHAN KONVENSI ASEAN        telah menandatangani Konvensi
            I DPR RI TB. Hasanuddin saat      MENENTANG PERDAGANGAN ORANG      ASEAN Menentang Perdagangan
            Rapat Paripurna pada April 2017   Rapat Paripurna DPR yang         Orang, Terutama Perempuan dan
            lalu di Gedung DPR RI, Senayan,   dipimpin Wakil Ketua DPR RI      Anak, pada tanggal 21 November
            Jakarta.                          Agus Hermanto menyetujui RUU     2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.
              “Perjanjian ini bertujuan       tentang Pengesahan Konvensi
            menetapkan garis batas ZEE        ASEAN Menentang Perdagangan      KERJA SAMA INDONESIA-CHINA
            antara kedua negara sehingga      Orang Terutama Perempuan dan     DIHARAPKAN MENINGKAT
            memberikan kepastian hukum        Anak untuk disahkan menjadi      Rapat Paripurna DPR RI
            tentang hak berdaulat Republik    Undang-Undang.                   menyetujui RUU tentang
            Indonesia dan mempererat           Sebelumnya, Wakil Ketua         Pengesahan Persetujuan antara
            serta meningkatkan hubungan       Komisi I DPR RI Asril Hamzah     Indonesia dengan China tentang
            persahabatan antara kedua         Tanjung menyampaikan di          Ekstradisi sebagai langkah konkrit
            negara,” ujar TB Hasanuddin.      hadapan sidang Paripurna di      dalam upaya DPR meningkatkan
                                              Gedung DPR, Senayan, Jakarta,    kerjasama kedua negara dalam
            UPAYAKAN KEPASTIAN HUKUM          bahwa masalah perdagangan        bidang penegakan hukum.
            KEDAULATAN NKRI DI SINGAPURA
            Rapat Paripurna DPR RI secara
            aklamasi mengesahkan RUU
            tentang Pengesahan Perjanjian
            Antara Republik Indonesia dan
            Republik Singapura tentang
            Penetapan Garis Batas Laut
            Wilayah Kedua Negara di Bagian
            Timur Selat Singapura menjadi
            Undang-Undang dalam Rapat
            Paripurna yang dipimpin Wakil
            Ketua DPR Fahri Hamzah di
            Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,
            penghujung 2016.
              Pengesahan tersebut bertujuan
            agar menciptakan kejelasan
            kepastian dan kelengkapan batas
            wilayah Republik Indonesia
            dengan Singapura di Selat
            Singapura. Hal itu disampaikan
            Wakil Ketua Komisi I DPR RI
            Asril Hamzah Tanjung saat
            menyampaikan laporan Komisi I
            dalam Rapat Paripurna.            Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI melihat langsung pesawat tempur F-16 A/B TS-1603 yang rusak
                                              akibat tergelincir di landasan Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II), di Lanud Roesmin Nurjadin (RsN), Pekanbaru. Foto: Iwan/MAN


                                                                         TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     19
                                                                        TH. 2019      EDISI 178      PARLEMENTARIA                        19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24