Page 19 - MAJALAH 178
P. 19
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
SETUJUI BATAS ZEE INDONESIA- Politisi Gerindra ini juga orang, terutama perempuan dan
FILIPINA menuturkan, pengesahan RUU anak merupakan tindakan yang
Rapat Paripurna DPR RI ini juga sebagai wujud nyata bertentangan dengan harkat dan
telah menyetujui perjanjian dalam memperkuat kedaulatan, martabat manusia.
internasional tentang batas pertahanan dan keutuhan wilayah Hal itu merupakan pelanggaran
negara Indonesia dengan Filipina NKRI serta mampu memberikan terhadap hak asasi manusia
di Laut Sulawesi dan Laut landasan bagi aparat penegak perlu ditangani oleh seluruh
Filipina. Keputusan ini bertujuan hukum dalam mengambil negara di kawasan ASEAN yang
untuk menetapkan garis batas tindakan yang diperlukan dalam merupakan negara asal, transit,
zona ekonomi eksklusif (ZEE) memberantas lintas batas dan/atau tujuan dari tindak
sehingga diharapkan memberikan nasional. pidana perdagangan orang. Asril
kepastian hukum tentang hak mengatakan, Komisi I DPR RI
berdaulat Indonesia. Demikian SAHKAN RUU TENTANG setuju dengan Pemerintah yang
disampaikan Wakil Ketua Komisi PENGESAHAN KONVENSI ASEAN telah menandatangani Konvensi
I DPR RI TB. Hasanuddin saat MENENTANG PERDAGANGAN ORANG ASEAN Menentang Perdagangan
Rapat Paripurna pada April 2017 Rapat Paripurna DPR yang Orang, Terutama Perempuan dan
lalu di Gedung DPR RI, Senayan, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Anak, pada tanggal 21 November
Jakarta. Agus Hermanto menyetujui RUU 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Perjanjian ini bertujuan tentang Pengesahan Konvensi
menetapkan garis batas ZEE ASEAN Menentang Perdagangan KERJA SAMA INDONESIA-CHINA
antara kedua negara sehingga Orang Terutama Perempuan dan DIHARAPKAN MENINGKAT
memberikan kepastian hukum Anak untuk disahkan menjadi Rapat Paripurna DPR RI
tentang hak berdaulat Republik Undang-Undang. menyetujui RUU tentang
Indonesia dan mempererat Sebelumnya, Wakil Ketua Pengesahan Persetujuan antara
serta meningkatkan hubungan Komisi I DPR RI Asril Hamzah Indonesia dengan China tentang
persahabatan antara kedua Tanjung menyampaikan di Ekstradisi sebagai langkah konkrit
negara,” ujar TB Hasanuddin. hadapan sidang Paripurna di dalam upaya DPR meningkatkan
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kerjasama kedua negara dalam
UPAYAKAN KEPASTIAN HUKUM bahwa masalah perdagangan bidang penegakan hukum.
KEDAULATAN NKRI DI SINGAPURA
Rapat Paripurna DPR RI secara
aklamasi mengesahkan RUU
tentang Pengesahan Perjanjian
Antara Republik Indonesia dan
Republik Singapura tentang
Penetapan Garis Batas Laut
Wilayah Kedua Negara di Bagian
Timur Selat Singapura menjadi
Undang-Undang dalam Rapat
Paripurna yang dipimpin Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah di
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,
penghujung 2016.
Pengesahan tersebut bertujuan
agar menciptakan kejelasan
kepastian dan kelengkapan batas
wilayah Republik Indonesia
dengan Singapura di Selat
Singapura. Hal itu disampaikan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Asril Hamzah Tanjung saat
menyampaikan laporan Komisi I
dalam Rapat Paripurna. Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI melihat langsung pesawat tempur F-16 A/B TS-1603 yang rusak
akibat tergelincir di landasan Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II), di Lanud Roesmin Nurjadin (RsN), Pekanbaru. Foto: Iwan/MAN
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 19
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 19