Page 15 - MAJALAH 178
P. 15
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
pengurangan angka kemiskinan krusial yang harus diperhatikan “Pemerintah sendiri
hingga penyediaan lapangan pemerintah. menyampaikan saat ini Indonesia
pekerjaan harus didukung penuh. Taufik beranggapan alokasi dana berada di tengah ketidakpastian
Termasuk aspek pembangunan sebesar Rp 1 miliar per desa jika ekonomi global, tentunya kita pun
manusia dan program yang dikelola secara baik dan akuntabel harus mengerti dan pahami. Ini
menyangkut kebutuhan bisa menghapuskan disparitas tidak semata-mata urusan politik
masyarakat. Anggaran dalam ekonomi yang masih terjadi di dalam negeri. Tetapi juga ada faktor
APBN didorong untuk dialokasikan Indonesia. Namun yang menjadi ekonomi global, seperti kondisi
kepada peningkatan Indeks masalah, menurut Taufik, dana ekonomi Amerika, Tiongkok,
Pembangunan Manusia (IPM), desa sebesar itu malah dipolitisir, situasi Korea Selatan dan Korea
selain kepada sektor infrastruktur. dimanfaatkan untuk kepentingan Utara, termasuk masalah sentral di
Ia juga mengingatkan politik golongan. “Hanya desa-desa Eropa. Ini semua sedang wait and
pemerintah terkait penyaluran yang dekat dengan faktor politik see, baik dari kondisi keterbukaan
Dana Desa. Pemerintah diharapkan itu dapat bantuan. Seharusnya perbankan, kemajuan teknologi
untuk lebih berhati-hati dalam semua desa dapat. Tidak hanya desa informasi, maupun dinamisasi
implementasinya. Pasalnya, yang didampingi dari partai politik proses keseimbangan baru,” kata
dengan anggaran yang mencapai tertentu, ada muatan politik,” ujar Taufik.
Rp 60 triliun, berpotensi Taufik.
terjadi penyimpangan dalam PEMBANGUNAN GEDUNG DPR
penyalurannya ke tingkat desa. EKONOMI GLOBAL BELUM DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH
Apalagi, belum adanya struktur BERSAHABAT Menanggapi rencana
organisasi Kementerian Desa, Taufik memprediksi, situasi pembangunan gedung baru DPR,
Pembangunan Daerah Tertinggal global pada tahun mendatang Taufik memastikan pihaknya
dan Transmigrasi (Kemendes diperkirakan belum membaik menyerahkan secara penuh
PDTT) hingga tingkat desa, dan kurang bersahabat dengan kepada pemerintah. Hal itu pun
menyebabkan lemahnya kondisi ekonomi Indonesia. Situasi terlihat pada rapat konsultasi
pengawasan. ketidakpastian masih menjadi antara Pimpinan DPR dengan
Hal ini tren di tahun mendatang, Menteri Keuangan yang digelar
menjadi sehingga pemerintah pun beberapa kali. Gedung DPR
titik bisa melakukan adjustment merupakan inventaris negara,
angka pertumbuhan sehingga soal pembangunan dan
ekonomi dalam perawatannya tak perlu digiring
RAPBN-Perubahan, ke ranah politik.
seperti tahun-tahun “Pembangunan gedung baru ini
sebelumnya. Sehingga, juga sudah mempertimbangkan
laju pertumbuhan aspirasi masyarakat yang kerap
ekonomi yang berkunjung dan beraudiensi.
ditetapkan pemerintah Banyak yang menginginkan
sebesar 5,4 – 6,1 adanya perbaikan. Keinginan DPR
persen, dinilai masih (membangun gedung) itu juga
terlalu over optimis. didasarkan pada kondisi bahwa
Pasalnya, pada kuartal gedung saat ini yang ada sudah
I tahun 2017, laju tidak memadai,” imbuh Taufik.
pertumbuhan ekonomi Politisi asal dapil Jawa Tengah
Wakil Ketua DPR RI
Bidang Korekku hanya mencapai 5,01 itu mengatakan, bahwasanya ada
Taufik Kurniawan. persen. alokasi pembangunan gedung
Foto: Andri/MAN
DPR, DPR memberikan apresiasi
kepada pemerintah. Sementara
terkait target penyelesaian
pembangunan gedung baru
itu, Taufik mengatakan, hal itu
bergantung pada pemerintah
sebagai pelaksananya. l es/er
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 15
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 15
