Page 10 - MAJALAH 178

KALEIDOSK OP
(2014-2019)

Lembaga DPR Tak Pegawai Parlemen dengan
Perjanjian Kerja. Bukan, Pegawai
Semestinya Diatur Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja seperti nama resminya
dalam UU ASN. Wacana pembeda
Eksekutif antara wilayah kerja legislatif dan
eksekutif harus terus dilakukan
agar masyarakat mengerti tentang
kewenangan dan independensinya
masing-masing.
Sebagai lembaga legislatif, idealnya DPR tidak diatur dan tunduk Jhonson menjelaskan, Badan
pada aturan eksekutif. Pengaturan yang dimaksud adalah Keahlian DPR RI saat itu yang
mulai rekrutmen pegawai, aturan administrasinya, hingga hasil baru saja dibentuk memiliki lima
kerjanya yang memang dikelola secara independen oleh DPR. pusat kajian untuk mendukung
kinerja DPR menuju parlemen
modern. Kelimanya adalah pusat
perancangan, pusat pemantauan,
pusat kajian anggaran, pusat
erbeda dengan kantor kajian akuntabilitas keuangan
Kementerian yang negara, dan pusat penelitian.
dipimpin oleh satu KERJA BPJS SEPERTI Badan ini, lanjut Jhonson, sudah
menteri di mana semua memiliki dasar hukum berupa
Bstafnya baik di pusat PRINSIP ASURANSI PADA Perpres No.27/2015 tentang
dan daerah tunduk pada aturan Sekjen DPR dan Badan Keahlian
satu pimpinan. Di DPR, ada 560 UMUMNYA. BUKANNYA DPR RI.
anggota dari beragam fraksi dan MENJAMIN PELAYANAN
beragam pula buah pikirannya. PEMERINTAH HARUS AUDIT
Untuk itu, DPR butuh pengelolaan KEPADA MASYARAKAT, BPJS KESEHATAN
tersendiri baik secara administratif SEKARANG MALAH Wakil Ketua DPR RI Fahri
maupun keahlian. Hamzah menegaskan Pemerintah
Karena di DPR ada tiga fungsi, MAU DITINGKATKAN harus segera mengaudit secara
baik legislasi, pengawasan, dan menyeluruh, terutama kegagalan
anggaran, maka DPR harus PREMINYA. PEMERINTAH dari pelaksanaan Badan
menghidupkan tradisi ilmiah HARUS MENINJAU DAAN Penyelenggara Jaminan Sosial
untuk memperkuat kelembagaan. (BPJS) Kesehatan. Ia mengkritisi
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, MENGAUDIT SECARA BPJS Kesehatan yang hendak
mengemukakan hal ini saat MENYELURUH KEGAGALAN menaikkan premi per 1 April 2016
membuka seminar nasional di mendatang, tidak sejalan dengan
DPR dengan tajuk “Format Ideal BPJS ITU..... prinsip BPJS Kesehatan itu sendiri.
Pemberian Dukungan Keahlian “Kerja BPJS seperti prinsip
Kepada DPR RI”, akhir November asuransi pada umumnya.
2015 lalu. Bukannya menjamin pelayanan
Fahri kembali menegaskan kepada masyarakat, sekarang
bahwa sistem birokrasi di DPR DPR punya sistem birokrasi malah mau ditingkatkan
adalah birokrasi otak yang kepegawaian sendiri, karena preminya. Pemerintah harus
mengelola beragam pikiran dari ranah pekerjaannya memang meninjau dan mengaudit secara
560 anggotanya. “Independensi berbeda dengan pekerjaan di menyeluruh kegagalan BPJS itu,
DPR masih belum kuat, karena pemerintahan. yang menyebabkan persoalan,”
sistem birokrasinya masih Bahkan, Kepala Badan tegas Fahri usai menerima
menginduk ke eksekutif,” tandas Keahlian DPR RI saat masih audiensi perwakilan Dokter
Fahri. Sistem kepegawaiannya dijabat Jhonson Rajagukguk Indonesia Bersatu (DIB) di Gedung
masih diatur oleh Kementerian mengusulkan agar nama PPPK Nusantara DPR RI, Senayan,
PAN dan RB. Padahal, idealnya diubah kepanjangannya menjadi Jakarta, Maret 2016 lalu.

PARLEMENTARIA EDISI 178 TH. 2019
10 10 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019