Page 11 - MAJALAH 178
P. 11
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
Fahri menilai, masih banyak Joko Widodo mengambil langkah pernyataan, sementara orang
yang perlu dibenahi di dalam strategis dan menciptakan sudah bertindak jauh, termasuk
sistem badan yang dipimpin oleh tindakan yang benar-benar cermat adanya pihak yang mencoba
Fahmi Idris itu. Pasalnya, ada dan luar biasa. menginternasionalisasi persoalan
indikasi penerimaan premi lebih “Sekali lagi, pihak pemain ini, nanti kita menyesal karena
kecil dibanding klaim. Karena di kasus Papua selalu banyak, terlambat,” pesan Fahri.
tak dipungkiri, masyarakat terutama pihak internasional yang Fahri mengatakan, seharusnya
berbondong-bondong mendaftar selalu ingin agar kedamaian dan Pemerintah bisa memberikan
BPJS Kesehatan dan berobat ke stabilitas di Papua itu tidak pernah pesan yang substansial yang
rumah sakit. Dengan adanya selesai,” tandas Fahri. mampu membekas hingga ke
audit itu, diharapkan ditemukan Pimpinan DPR RI Koordinator relung hati seluruh masyarakat
sebab permasalahan di BPJS Bidang Kesejahteraan Rakyat Papua. Fahri menyarankan Jokowi
Kesehatan. (Korkesra) itu berharap, bisa menjelaskan secara gamblang
“Ini harus diaudit secara Pemerintahan Presiden Jokowi dan terukur berbagai rencana
menyeluruh oleh Pemerintah. jangan sampai terlambat strategisnya dalam membangun
Apakah hanya persoalan likuiditas, mengatasi masalah Papua. Karena kepercayaan masyarakat Papua
atau soal kurangnya setoran penyesalan atas akibat selalu kembali usai insiden tersebut. Hal
premi, atau ada soal yang lebih ada di akhir. Terlebih ada pihak- itu bertujuan agar situasi di Papua
mendasar, yang merupakan pihak yang mencoba melakukan kembali kondusif dan tak ada
kritik orang, kenapa tiba-tiba mobilisasi dukungan internasional kerusuhan lanjutan.
Pemerintah seperti lepas tangan terkait insiden itu. “Sambil tentunya mendengar
menyerahkan kepada BPJS “Jika apa yang sekarang dalam
Kesehatan dan beroperasi seperti Presiden jangka pendek dituntut
asuransi swasta,” tegas Fahri. terlalu datar oleh masyarakat dan
Ia juga mempertanyakan, membuat lalu kemudian
apakah BPJS Kesehatan kita mencoba
sudah memberikan jaminan membangun
kesehatan sebagaimana dituntut pengertian
Undang-Undang Dasar 1945 jangka panjang
dan UU Kesehatan, di mana tentang keadaan
negara menjamin kesehatan kita,” ungkap
masyarakatnya. Legislator dapil
“Apakah juga terjadi penurunan Nusa Tenggara
kualitas pelayanan kepada Barat (NTB) itu,”
masyarakat, karena dokter itu tutupnya. l pun/er
tidak di-cover biayanya, atau
yang di-cover sangat sedikit,
sehingga cenderung menurunkan
standar pelayanan, daripada tidak
terbayarkan. Sehingga rakyat pada
akhirnya jadi korban,” tegas Fahri.
Wakil Ketua DPR RI
Bidang Korkesra
JANGAN ADA MOBILISASI Fahri Hamzah.
INTERNASIONAL PADA KASUS Foto: Andri/MAN
PAPUA
Fahri Hamzah mengungkapkan,
ada pihak-pihak yang ingin
mengacaukan Papua, terutama
dunia Internasional yang
tidak suka dengan keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Oleh sebab
itu, ia berharap Presiden
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 11
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 11
