Page 30 - MAJALAH 178

KALEIDOSK OP
(2014-2019)

Usaha dan Perjuangan keluarganya. Dengan adanya UU ini
diharapkan dapat meningkatkan
Komisi IV DPR RI produksi nelayan, pembudidaya
ikan dan petambak garam.
Keberadaan undang-undang
ini diharapkan dapat memberikan
Dalam lima tahun masa bhaktinya, Komisi IV DPR RI Periode manfaat dan meningkatkan
2014 – 2019 berbagai hal telah dilakukannya terkait ketiga kesejahteraan bagi masyarakat,
fungsi utamanya, baik fungsi pengawasan, anggaran maupun nelayan, pembudidaya ikan,
petambak garam.
legislasi. Berikut sekelumit dari sekian banyak karya dan kerja “Karena UU ini memiliki ruang
yang telah dilakukan Komisi IV DPR RI selama ini. yang cukup bagi perlindungan,
pemberdayaan dan hal-hal
yang baik internal ataupun
eksternal, konvensional maupun
kultural, yang menjadi belenggu,
menghalangi, dan menjadi masalah
di pemberdayaan dan perlindungan
masyarakat pesisir, khususnya
nelayan, pembudidaya ikan dan
petambak garam,” ujar Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI Herman Khaeron.
Hal senada juga diungkapkan
oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan, Susi Pudjiastuti
yang mengapresiasi apa yang
sudah dilakukan DPR RI
khususnya Komisi IV DPR terkait
pengesahan UU Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidaya Ikan, dan Petambak
Garam. Baginya, UU tersebut
memiliki peranan strategis
Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI memanen ikan di tambak binaan di Musi Rawas. Foto: Dok/MAN dan menjadi payung hukum
bagi nelayan, pembudidaya
etidaknya tiga buah pada Maret 2016 menjadi ikan, dan petambak garam di
Undang-Undang yang saksi terciptanya sejarah baru seluruh Indonesia sekaligus
telah dihasilkan Komisi di Indonesia. Rapat tersebut menyejahterakannya.
IV DPR RI dalam periode melahirkan UU Perlindungan
S2014 – 2019 yakni, UU dan Pemberdayaan Nelayan, UU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN
Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, dan Petambak BERKELANJUTAN
Nelayan, Pembudidaya Ikan, Garam. UU kedua yang berhasil disusun
dan Petambak Garam, undang- Dalam rapat Paripurna yang oleh Komisi IV DPR RI Periode 2014
undang Sistem Budidaya Pertanian dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, – 2019 bersama pemerintah adalah
Berkelanjutan, dan UU Karantina Fadli Zon, Ketua Komisi IV DPR UU Sistem Budidaya Pertanian
Hewan, Ikan dan Tumbuhan. RI, Edhy Prabowo mengatakan Berkelanjutan. telah melalui proses
bahwa nelayan, pembudidaya pembahasan yang cukup panjang
UU PERLINDUNGAN DAN ikan, dan petambak garam adalah ditambah proses sinkronisasi dan
PEMBERDAYAAN NELAYAN, lapisan masyarakat miskin di harmonisasi, akhirnya Komisi IV
PEMBUDIDAYA IKAN, DAN Indonesia. Dia menyebut, mereka DPR RI dan Pemerintah sepakat
PETAMBAK GARAM menjadi miskin karena kurang naskah Rancangan Undang-
Rapat paripurna DPR RI XXI tahun prasarana, akses dan pembiayaan, Undang (RUU) Sistem Budidaya
2015-2016 yang dilaksanakan sehingga berimbas pada ekonomi Pertanian Berkelanjutan dibawa ke

PARLEMENTARIA EDISI 178 TH. 2019
30 30 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019