Page 35 - MAJALAH 178
P. 35
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
Arsitek menjadi sebuah langkah
maju, karena menempatkan
Indonesia sejajar dengan
negara-negara Asean lainnya
yang terlebih dulu memiliki UU
Arsitek.
Selanjutnya, RUU ini juga
mengatur tata laku praktik
arsitek asing di Indonesia agar
terjadi persaingan sehat diantara
arsitek Indonesia dan asing.
Hal ini dimaksudkan karena
banyak perusahaan asing yang
mendatangkan arsitek dari luar.
Sementara, arsitek nasional
hanya menjadi pemain kedua.
Selain itu, RUU Arsitek juga
mengamanatkan pembentukan
Dewan Arsitek Indonesia (DAI)
untuk menjaga profesionalitas
dan kompetensi arsitek.
Tim Kunker Komisi V DPR RI melihat master plan penataan Sungai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Foto: Dok/MAN
BENAHI IKLIM JASA KONSTRUKSI
Tuntutan untuk membenahi pembangunan nasional, Jasa Ketua Komisi V DPR RI Fary
iklim usaha serta mendorong Konstruksi berperan pula Djemi Francis menyampaikan
peningkatan kapasitas dan mendukung tumbuh dan UU No.2 Tahun 2017 ini
kompetensi penyedia pada berkembangnya berbagai membawa harapan baru jasa
sektor jasa konstruksi dalam industri barang dan jasa secara konstruksi indonesia untuk
negeri semakin mendesak. luas mendukung perekonomian mendukung pembangunan
Selain berperan mendukung nasional. infrastruktur meliputi
pemenuhan standar keamanan,
keselamatan, kesehatan dan
keberlanjutan konstruksi oleh
pengguna jasa atau penyedia
jasa mendapat prioritas guna
mencegah terjadinya kegagalan
bangunan.
JAMIN HAK RAKYAT ATAS AIR
Di penghujung periode 2014 –
2019, Komisi V DPR RI bergegas
mengesahkan RUU Sumber Daya
Air (SDA) sebagai pengganti UU
Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA
yang dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) melalui
Keputusan MK nomor 85/PUU –
XII/2013.
UU yang terdiri dari 16 bab dan
79 pasal ini menegaskan, air
sebagai bagian dari Sumber Daya
Air dikuasai oleh negara untuk
dipergunakan bagi sebesar-besar
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis meninjau Stadion Papua Bangkit di Jayapura, Papua. Foto: Anne/MAN
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 35
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 35
