Page 31 - MAJALAH 178
P. 31
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
genetik, dimana petani kecil hanya
melaporkan kepada pemerintah.
Kewajiban Pemerintah untuk
menyediakan bank genetik,
cadangan benih tanaman, dan
benih hewan atau bibit hewan,
serta cadangan pupuk nasional.
Serta pemberian insentif kepada
petani pemula dan petani yang
melakukan budi daya pertanian
dan meningkatkan produksi serta
produktivitas hasil pertanian.
UU KARANTINA HEWAN, IKAN DAN
TUMBUHAN
Selain itu, UU ketiga yang berhasil
dihasilkan Komisi IV DPR RI adalah
Wakil Ketua Komisi IV Michael Watimena meninjau Pasar Ikan Mardika, di Maluku. Foto: Dok/MAN UU Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan. RUU tentang Karantina
sidang paripurna. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Pada akhirnya, Rapat Paripurna Daerah yang turut mempengaruhi ini merupakan perubahan atas
DPR RI yang dipimpin oleh Wakil paradigma kewenangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
Ketua DPR RI Koordinator bidang pengelolaan budidaya pertanian. 1992 tentang Karantina Hewan,
Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Selain itu beberapa substansi Ikan dan Tumbuhan.
Fahri Hamzah mengesahkan RUU UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Dalam laporannya, Ketua
tentang Sistem Budidaya Pertanian Sistem Budidaya Tanaman telah Panitia Kerja (Panja) RUU
Berkelanjutan menjadi Undang- diajukan permohonan judicial tentang Karantina Hewan,
undang. RUU ini merupakan review ke Mahkamah Konstitusi. Ikan dan Tumbuhan Daniel
perbaikan dan penyesuaian dari RUU tentang Sistem Budidaya Johan mengatakan, pihaknya
UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pertanian Berkelanjutan yang memandang Undang-Undang
Sistem Budidaya Tanaman. baru saja disahkan oleh Sidang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
“Pertanian merupakan Paripurna ini terdiri dari 22 BAB Karantina Hewan, Ikan dan
salah satu sektor penting dan 132 Pasal. Adapun beberapa Tumbuhan perlu dilakukan
dalam pembangunan nasional materi muatan penting yang perubahan, mengingat UU
yang saat ini pengaturannya diatur dalam RUU ini di antaranya tersebut sudah tidak sesuai dengan
dilaksanakan berdasarkan UU adalah pemanfaatan lahan untuk perkembangan dan kebutuhan
Nomor 12 Tahun 1992 tentang keperluan budidaya pertanian hukum di kalangan masyarakat,
Sistem Budidaya Tanaman. dilakuikan dengan pendekatan karena berlakunya beberapa UU
Namun dalam implementasinya pengelolaan agroekosistem terkait penyelenggaraan karantina.
UU tersebut masih terdapat berdasarkan prinsip pertanian “Selain itu penyelenggaraan
beberapa kekurangan dan belum konservasi yang bertujuan karantina harus mengikuti
mampu memenuhi kebutuhan melindungi, memulihkan, perubahan dan perkembangan
hukum masyarakat,” kata Wakil memelihara, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan
Ketua Komisi IV DPR RI Michael fungsi lahan guna peningkatan informasi, lingkungan strategis
Wattimena di hadapan Rapat produktivitas pertanian yang cepat dan dinamis. Terutama
Paripurna DPR RI, di Gedung berkelanjutan. laju arus perdagangan antar
Nusantara II, Senayan, Jakarta, Peredaran hasil pemuliaan negara yang melahirkan beberapa
September 2019 lalu. petani kecil dikecualikan ketentuan dan kesepakatan
Kekurangan tersebut, lanjut dari proses pelepasan oleh internasional terkait standar
Michael antara lain berupa adanya pemerintahan. Pengecualian keamanan dan mutu pangan,
pergeseran paradigma sentralistik kepada petani kecil dari perizinan produk rekayasa genetik, agensia
menjadi desentralistik yang dalam melakukan pencarian hayati, jenis asing invasive,
terdapat dalam UU Nomor 23 dan pengumpulan sumber daya pengendalian peredaran tumbuhan
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 31
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 31
