Page 33 - MAJALAH 178

KALEIDOSK OP
(2014-2019)

pengawasan telah banyak hal yang Menteri (Permen) Kelautan dan kemiskinan, terutama di kalangan
dilakukan oleh Komisi IV DPR RI Perikanan tentang larangan nelayan atau pesisir.
terhadap para mitra kerjanya baik penggunaan 21 alat tangkap ikan,
itu Kementerian Kehutanan dan salah satunya cantrang. Bahkan DORONG CABUT PP TENTANG IMPOR
Lingkungan Hidup, Kementerian jika diperlukan, pihaknya tidak GARAM
Kelautan dan Perikanan, akan menandatangani anggaran Komisi IV Dewan Perwakilan
Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Kelautan dan Rakyat (DPR) dalam rapat kerja
Bulog dan berbagai stakeholder terkait Perikanan (KKP) pada APBN Tahun dengan Kementerian Kelautan
lainnya, dalam periode 2014-2019. Anggaran 2019. dan Perikanan (KKP) Senin, 26
Komisi IV DPR RI mempertanyakan Daniel memaparkan, sejak Maret 2018. Mengusulkan agar
keseriusan Kementerian Lingkungan terbitnya Permen Kelautan dan pemerintah segera mencabut
Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 9
mengantisipasi terjadinya kebakaran tentang larangan penggunaan Tahun 2018 tentang IMpor Garam
lahan dan hutan yang terjadi setiap alat penangkapan ikan pukat hela “Karena bertentangan dengan
tahun. Hal tersebut terlihat dari (trawls) dan pukat tarik (seine nets) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
alokasi anggaran untuk program di wilayah pengelolaan perikanan 2016,” kata Wakil Ketua Komisi IV
pengendalian perubahan iklim di negara Republik Indonesia, dan Viva Yoga dalam rapat di Gedung
Kementerian tersebut yang dinilai Permen Nomor 71 Tahun 2016 DPR, Senayan, Jakarta.
sangat rendah. tentang Jalur Penangkapan Ikan Menteri Kelautan dan Perikanan
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy dan Penempatan Alat Penangkapan Susi Pudjiastuti, yang hadir
Prabowo mengatakan, sejatinya Ikan di wilayah Pengelolaan dalam rapat tersebut, kemudian
ditinjau dari semangatnya, Perikanan Negara Republik menyatakan sikapnya. “Setuju,”
Kementerian LHK serius dalam Indonesia, Komisi IV DPR RI sudah ujar Susi saat ditagih jawaban oleh
mengatasi kebakaran hutan. mendapat banyak pengaduan dari Edhy.
Sayangnya semangat tersebut tidak nelayan. Hal tersebut bermula ketika 15
didukung oleh kebijakan alokasi Akibat Permen tersebut, Maret 2018 Presiden Joko Widodo
anggaran. Padahal, tahun 2015 DPR tidak sedikit nelayan yang tidak menandatangani Peraturan
RI memberikan dukungan anggaran dapat melaut atau berkurang Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.
yang lebih terhadap program penghasilannya. Permen tersebut Peraturan itu menggugurkan
pengendalian perubahan iklim. Hal akan murni ditegakkan di seluruh fungsi Kementerian Kelautan
ini untuk mengantisipasi secara wilayah Indonesia pada akhir dan Perikanan sebagai institusi
dini terjadinya kebakaran hutan dan Desember nanti. Hal itu menurut pemberi rekomendasi impor garam
lahan. Daniel, bukan tidak mungkin serta memberikannya kepada
“Tahun 2015 kami dukung akan menambah tinggi tingkat Kementerian Perindustrian. l ayu/es
anggaran agar bisa dibantu alat-
alat yang lebih canggih, untuk bisa
diantisipasi secara dini terjadinya
kebakaran hutan dan lahan
meskipun penanggulangannya ada
di Badan Nasional Penanggulangan
Bencana. Sayangnya hal tersebut
tidak terjadi pada pengalokasian
anggaran program pengendalian
perubahan iklim tahun ini,” tambah
Edhy.

PERJUANGKAN PENCABUTAN PERMEN
LARANGAN PENGGUNAAN ALAT
TANGKAP IKAN
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Daniel Johan memperjuangkan
aspirasi nelayan seluruh Indonesia
terkait pencabutan Peraturan
Pimpinan Komisi IV DPR RI. Foto: Oji/MAN

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 33
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 33