Page 32 - MAJALAH 178
P. 32
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi
IV DPR RI dengan Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman beserta jajaran
di ruang rapat Komisi IV DPR RI,
Senayan, September 2019 lalu.
Ada satu permasalahan besar
terkait pupuk, yakni masih adanya
kurang bayar atau utang kurang
bayar pemerintah ke perusahaan
pupuk yang belum juga terlunasi.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI,
Nasyid Umar, kurang bayar pupuk
yang terjadi terus menerus ini,
menjadi utang yang terus bertambah
dari tahun ke tahun. Sehingga
tidak pernah tuntas. Padahal hal itu
sangat dibutuhkan untuk membiayai
pemberian subsidi pupuk yang
Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan meninjau gudang pupuk di
Kalimantan Timur. Foto: Andri/MAN selama ini menggunakan dana
pinjaman dari bank.
dan satwa liar serta pengendalian dapat menggangu ekosistem, “Oleh karena itu kami berharap
peredaran tumbuhan dan satwa pengawasan terhadap tumbuhan pemerintah segera bayar utang ke
langka,” papar Daniel. atau satwa liar dan agensia hayati, perusahaan pupuk. Sehingga utang
Dalam pembahasan RUU serta keamanan pangan. yang ada di pabrik-pabrik pupuk
tentang Karantina Hewan, Ikan Ketiga RUU ini mengatur ini juga bisa segera dilunasi. Karena
dan Tumbuhan, Komisi IV DPR mengenai media pembawa yang kalau dilunasi, perusahaan pupuk
RI bersama Pemerintah telah berpotensi menularkan Hama Dan jelas akan terhindar dari bunga bank.
melakukan pembahasan sebanyak Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Dan dananya pun bisa digunakan
486 Daftar inventarisasi Masalah Hama dan Penyakit Ikan Karantina untuk mensubsidi kembali pupuk
(DIM). Dari sana disepakati RUU (HPIK) atau organisme pengganggu masyarakat, petani dan perkebunan
ini terdiri dari 15 BAB, 96 Pasal. tumbuhan karantina (OPTK) serta yang ada di daerah-daerah
Adapun beberapa materi muatan cara mendeteksinya. lainnya,” pungkas legislator dapil
penting yang diatur dalam RUU Sulawesi Selatan ini saat mengikuti
ini antara lain terkait tujuan FUNGSI ANGGARAN Kunjungan Kerja Reses Komisi IV
penyelenggaraan Karantina adalah Komisi IV DPR RI menyetujui pagu DPR RI ke Gudang Pupuk Kaltim di
untuk mencegah masuk, keluar dan anggaran Kementerian Pertanian Bitung, Sulut, November 2018 lalu.
tersebarnya hama penyakit hewan, Tahun 2020 dalam Rancangan Tidak hanya itu, dalam
hama penyakit ikan, dan organisme Pendapatan dan Belanja Negara menjalankan fungsi anggarannya,
pengganggu tumbuhan dari luar (RAPBN) tahun 2020 berdasarkan Komisi IV DPR RI terus mendukung
negeri ke dalam wilayah NKRI. hasil pembahasan Badan Anggaran berbagai program mitra kerjanya
Kedua penyelenggaraan DPR RI dengan Pemerintah yang memang sangat dibutuhkan
karantina ini diintegrasikan dan sebesar Rp 21.055.309.526.000. masyarakat luas. Hal tersebut
dikoordinasikan dalam bentuk Anggaran tersebut bersumber diwujudkan dalam bentuk
sebuah badan. Karantina yang dari rupiah murni sebesar Rp persetujuan pagu anggaran
akan menjadi garda terdepan 20.781.579.145.000, dan rupiah Kementerian Lingkungan Hidup
dalam perlindungan negara dari murni pendamping sebesar Rp dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2019,
masuk dan tersebarnya hama 5.150.000.000. yang merupakan hasil pembahasan
dan penyakit, perlindungan “Kemudian pendapatan di Badan Anggaran DPR RI sebesar
sumber daya hayati dari cemaran negara bukan pajak sebesar Rp Rp 9,076 triliun.
organisme produk rekayasa genetik 171.862.781.000, serta pinjaman
yang dapat digunakan sebagai dan hibah luar negeri sebesar PENGAWASAN DESAK PEMERINTAH
senjata biologis, keberadaan Rp 96.717.600.000,” jelas Edhy SERIUS ATASI KARHUTLA
jenis asing invasive yang Prabowo saat membacakan salah Dalam menjalankan fungsi
PARLEMENTARIA EDISI 178 TH. 2019
32 32 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
