Page 38 - MAJALAH 178
P. 38
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau Kapal Ternak di Pelabuhan Tenau, Kupang, NTT. Foto: Jaka/MAN
BUMN Hanya Wajib oleh BUMN itu PKBL. Sedangkan,
program CSR hanya boleh
Salurkan PKBL disalurkan oleh perusahaan
swasta. Dana PKBL diambil dari
deviden negara,” tegas Azam saat
rapat dengan Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara Otoritas Jasa Keuangan, BUMN
(BUMN) hanya dapat al ini menjadi temuan Perbankan, Permodalan Nasional
menyalurkan Program Tim Kunjungan Kerja Madani, serta perusahaan
penjaminan, di Kantor Perwakilan
Komisi VI DPR di
Kemitraan dan Bina Provinsi Sulawesi BI di Manado.
Lingkungan (PKBL), HUtara, yang dimulai Politisi Dapil Jawa Timur III
bukan Corporate Social pada Senin Maret 2015 lalu. menegaskan, kekeliruan ini
Responsibility (CSR). Namun Bahkan, Wakil Ketua Komisi VI dimulai oleh mantan Menteri
Azam Azman Natawijana, yang
BUMN Dahlan Iskan saat
kondisi di lapangan, masih sekaligus memimpin Tim Kunker, mengeluarkan surat keputusan
ada perusahaan BUMN yang harus menegaskan berkali-kali mengenai PKBL. Namun, sebagai
menyalurkan CSR saja, atau landasan apa yang digunakan oleh tindaklanjut kekeliruan ini,
malah menyalurkan keduanya, perusahaan-perusahaan BUMN. Komisi VI DPR telah meminta
“ Menurut Undang-undang
kepada Menteri BUMN Rini
yaitu PKBL dan CSR. BUMN, yang wajib dijalankan Mariani Soemarno Soewandi
38 38 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 178 TH. 2019
