Page 39 - MAJALAH 178
P. 39
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
agar mencabut surat keputusan rapat Komisi VI Nusantara I ini itu target kemajuan ekonomi
tersebut. dimaksudkan guna mendapatkan akan mudah terealisasi.
“Kekeliruan ini bisa menjadi masukan terkait panja RUU Dalam forum ini diungkapkan,
temuan BPK, jika BUMN tentang Perubahan UU No 19 kajian bertujuan menghasilkan
menyalurkan kedua-duanya. tahun 2003 tentang BUMN. konsepsi dan rumusan
Jadi saya tegaskan BUMN hanya Pmpinan Sidang Azam Azman kebijakan yang bersifat solutif
bisa menyalurkan PKBL bukan Natawijana didampingi Ketua dan antisipatif terhadap
CSR. PKBL bisa disaulurkan Komisi VI Achmad Hafisz permasalahan pengelolaan BUMN
untuk sektor pendidikan, sosial, Tohir, dalam rapat kali ini yang akan menjadi dasar dalam
kesehatan dan dunia ekonomi wacana tentang harmonisasi penyempurnaan atas berbagai
yang dirasa perlu mendapat undang-undang BUMN dan materi pengaturan dalam UU No.
bantuan,” tambahAzam. profesionalisme pengelolaan 19 tahun 2003 tentang BUMN.
Politisi Partai Demokrat usaha negara masih menjadi Diskusi juga membahas
ini menegaskan berkali-kali sorotan utama. peningkatan kualitas kinerja,
dalambe berapa kali rapat dengan Menurut Anggota Komisi VI, integritas, profesionalitas, dan
perusahaan BUMN di Provinsi Adang Daradjatun, dalam upaya akuntabilitas dalam sistem
Sulut.Pasalnya, masih banyak harmonisasi Undang-Undang pembinaan, pengawasan, dan
perusahaan yang ternyata BUMN tidak mudah, meskipun pengelolaan BUMN untuk
menggunakan CSR, bahkan demikian dia sebagai tim Panja menghasilkan perusahaan yang
keduanya. berkomitmen untuk mencari tangguh dan berdaya saing dalam
masukan-masukan yang tepat menghadapi persaingan baik di
KOMISI VI SOROTI agar antara undang-undang tidak tingkat lokal maupun global.
PROFESIONALISME DAN ada yang saling tumpang tindih. Anggota Komisi VI yang
HARMONISASI RUU BUMN Kita mendapat kesulitan lain, Tifatul Sembiring
Panja RUU BUMN Komisi VI dalam harmonisasi undang- mengkhususkan pada persoalan
DPR-RI yang dipimpin oleh Azam undang, karena ada 17 undang- profesionalisme pengelolaan
Azman Natawijana menggelar undang yang berkaitan dengan BUMN. Tifatul yang memiliki
Rapat Dengar Pendapat dengan Rancangan Undang-Undang pengalaman sebagai Menteri
Guru Besar Ekonomi Universitas BUMN ini," ungkap Adang. Komunikasi dan Informatika
Indonesia (UI) Ine Minara S. Dia juga mengharapkan agar era Presiden Susilo Bambang
Ruky dan Guru Besar Hukum Tata UU BUMN yang dirancang nanti Yodhoyono mengungkapkan,
Negara UI Satya Arinanto. bisa lebih sesuai dengan iklim banyak komisaris-komisaris
RDP awal Maret 2016 di ruang ekonomi Indonesia. Dengan hal BUMN yang diangkat berdasar
pada jasanya dalam pemenangan
saat kampanye, sedangkan asas
profesionalisme dikesampingkan.
“Komisaris-komisaris BUMN,
cuma gara-gara menjadi timses.
Sehingga profesionalismenya
dipertanyakan,” ujar Politisi dari
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
ini.
Anggota Dewan dari dapil
Sumatera Utara I ini juga
menyinggung soal landasan
ideologi penyusunan undang-
undang. Menurutnya hal ini
sangat penting karena bisa
menjadi penyeimbang dengan
identitas bangsa. "Bagaimana
kita menyeimbangkan ini,
sehingga ketika dituangkan
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno meninjau Kapal Fery di Pelabuhan dalam bentuk diksi rancangan
Merak, Cilegon, Banten. Foto: Jaka/MAN
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 39
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 39
