Page 40 - MAJALAH 178

KALEIDOSK OP
(2014-2019)

undang-undang bisa tegas dan
jelas," papar Tifatul.

LRT TIDAK SENTUH MASYARAKAT
KECIL
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul
Wachid menyesalkan adanya
proyek LRT (Light Rail Transit)
Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi
yang dinilainya tidak menyentuh
masyarakat kecil. Hal tersebut
diungkapkannya dalam rapat
dengar pendapat (RDP) Komisi
VI DPR dengan beberapa Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) di
ruang rapat Komisi VI, Gedung
DPR, Senayan, Jakarta.
“Saya menilai proyek LRT
tidak menyentuh rakyat miskin.
Karena sempat disebutkan
rencana tiket LRT itu sebesar
12 ribu rupiah untuk sekali Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI meninjau Pengolahan cumi-cumi di PT Perikanan Nusantara, Makasar, Sulawesi
Selatan. Foto: Arief/MAN
jalan. Jumlah sebesar itu mana
mungkin bisa untuk rakyat kecil.
Masyarakat menengah ke ataslah 24 Tahun 2018 tentang pelayanan tanggal 21 Juni,” tandas Irmadi.
yang bisa menjangkau harga perizinan berusaha terintegrasi BKPM sendiri menurut
sebesar itu. Namun saya tidak secara elektonik adalah salah satu Legislator Partai Demokrasi
yakin masyarakat menengah upaya untuk mengebiri Badan Indonesia Perjuangan ini pernah
ke atas mau menggunakan Koordinasi Penanaman Modal berjaya menarik investasi dengan
transportasi publik tersebut. (BKPM). Padahal Komisi VI sendiri sistem one stop service. Dan
Mereka akan lebih memilih memandang BKPM adalah ujung semangat itu pula yang dipakai
menggunakan transportasi tombak dalam mendapatkan dalam membentuk Undang-
pribadi. Di sini terus terang, jika investasi yang sangat berguna Undang Nomor 25 Tahun 2007.
yang lain setuju dengan proyek untuk menampung angkatan Komisi VI DPR RI sangat ingin
ini, saya malah yang termasuk kerja. mengembalikan fungsi sistem one
tidak setuju,” ungkap Wachid. “Ruangan ini pernah menjadi stop service.
Terlebih lagi, lanjut Wachid, saksi, komisi ini juga menjadi Hal senada juga diungkapkan
proyek tersebut menggunakan saksi sejarah perjuangan BKPM. Anggota Komisi VI DPR Iskandar
dana yang diambil dari Bagaimana BKPM itu menjadi Dzulkarnain Syaichu, selama ini
Penyertaan Modal Negara (PMN) hantu yaitu ada badan dan tidak pelayanan perizinan sudah tertata
yang pada awalnya ditujukan ada kepalanya dalam waktu yang dengan baik di Pelayan Terpadu
untuk Pulau Sumatera. Padahal cukup lama,” terang Irmadi saat Satu Pintu (PTSP) baik di pusat
ia menilai justru Pulau Sumatera Rapat Kerja Komisi VI dengan maupun di daerah.
lah yang sangat membutuhkan Kepala BKPM Thomas Lembong “Hadirnya lembaga Online
transportasi untuk meningkatkan beserta jajaranya di Gedung DPR, Single Submission (OSS) ini
perekonomian antar daerah di Senayan. pada akhirnya membuat
Sumatera. “Sekarang ini tiba-tiba kita PTSP tidak ada lagi. Artinya
dikejutkan PP Nomor 24 Tahun fungsinya sudah tidak ada. Saya
PP NOMOR 24 TAHUN 2018 KEBIRI 2018, baru kali ini saya kira PPnya tidak tahu bagaimana BKPM
BKPM dikeluarkan oleh orang-orang menginventarisir persoalan-
Anggota Komisi VI DPR RI Irmadi gila. Membentuk suatu badan persoalan yang ada,” ujar Politisi
Lubis menganggap terbitnya dengan badannya sendiri itu tidak Partai Persatuan Pembangunan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ada kemudian tiba-tiba berlaku ini.

40 40 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 178 TH. 2019