Page 42 - MAJALAH 178

KALEIDOSK OP
(2014-2019)

Implementasi Tata masih dikuasai perusahaan asing
bisa semakin besar. Divestasi
Energi dalam Negeri harus diambil Pemerintah. bila
Pemerintah tidak mampu, ada
BUMN pertambangan yang bisa
ambil alih.
Pro-Kontra kenaikan Harga BBM Bersubsidi diprediksi akan PEMERINTAH DAPAT AMBIL ALIH
semakin menguat di DPR RI, bahkan akan memanas diiringi FREEPORT INDONESIA
interpelasi anggota Dewan terhadap kebijakan itu. Saat ini Di awal tahun 2016 pemberitaan
memang harga minyak kembali tenggelam ke level terendah media diramaikan dengan isu akan
dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan harga tertinggi berakhirnya kontrak karya PT.
Freeport Indonesia (PT. FI) pada
sepanjang 2014, harga minyak sekarang hampir separuhnya saja. 2021 dan renegosiasi perpanjangan
kontrak tambang di Papua sampai
tahun 2041 yang sudah dilakukan.
Terhadap masalah ini, Komisi VII
DPR RI minta pemerintah bersikap
tegas.
Menurut penilaian Komisi VII,
jika hasil evaluasi Kementerian
ESDM terhadap PT. FI lebih
banyak kerugian, pemerintah
diminta untuk tidak melanjutkan
kontrak tersebut. Jangan sampai
belum jelas status kontraknya,
sudah diperdagangkan sahamnya,
Oleh karena belum ada kejelasan
mengenai kontrak tersebut, dewan
berharap Kementerian BUMN
tidak terburu-buru untuk membeli
10,64 persen divestasi saham
Anggota Tim Panja Limbah Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam di saat melakukan sidak di PT. Pindo Deli 3, karawang, Jawa yang ditawarkan PT. FI. Dewan
Barat. Foto: Andri/MAN
menilai, pemerintah sebenarnya
dapat mengambil alih PT. FI tanpa
ermintaan minyak pun terjadi perubahan besaran subsidi membeli saham divestasi yang
diperkirakan bakal anjlok kita, yaitu jaringan pengamanan ditawarkan. Pengambilalihan oleh
ke level yang belum sosial, target lifting, pergerakan negara tersebut dapat terjadi jika
pernah terjadi dalam ICP (Minyak Mentah Indonesia), pemerintah tidak memperpanjang
Psatu dekade terakhir. Hal besaran subsidi BBM dan listrik,” kontrak selambat-lambatnya dua
itu nantinya yang akan menjadi ujar Satya Yudha saat menjadi tahun sebelum kontrak habis, yaitu
isu hangat dikalangan anggota Pimpinan Komisi VII DPR RI. di tahun 2019.
Dewan dan dipertanyakan kepada
pemerintah alasan pencabutan DIVESTASI SAHAM FREEPORT KONVENSI MINAMATA LINDUNGI
subsidi dengan menaikkan harga Komisi VII DPR RI pada Oktober KELANGSUNGAN HIDUP GENERASI
keekonomisan BBM premium dan 2015 mendesak Pemerintah segera BANGSA
solar dimana harga minyak berada menyambut divestasi saham Rancangan Undang-Undang
di posisi terendah saat ini. PT.Freeport Indonesia. Divestasi tentang Pengesahan Minamata
Dari sisi anggaran, DPR RI merupakan amanat UU No.4/2009 Convention on Mercury atau
tengah mempersiapkan baseline tentang Pertambangan Mineral Konvensi Minamata mengenai
anggaran pemerintah ke depan. dan Batubara, yang tujuannya Merkuri, telah disahkan dalam
“Perlu dipikirkan bagaimana agar penguasaan nasional atas Rapat Paripurna DPR RI. Dengan
pemberian bantalan apabila lahan pertambangan mineral yang pengesahan RUU tersebut,

PARLEMENTARIA EDISI 178 TH. 2019
42 42 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019