Page 45 - MAJALAH 178
P. 45
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
Tamsil Linrung mengatakan, perusahaan yang akan membuang masyarakat merugi, industri
pemanfaatan terhadap Energi limbah wajib mengamankan merugi,” ujarnya.
Baru Terbarukan (EBT) saat ini limbahnya sampai proses terakhir, Sementara itu, pada tanggal
dirasa masih sangat minim. sehingga berdampak baik bagi 6 Agustus 2019, Komisi VII
Padahal, optimalisasi pemanfaatan lingkungan. DPR RI telah memanggil Plt.
besarnya potensi sumber EBT Direktur Utama beserta jajaran
itu sejalan dengan amanat PLN PERLU MILIKI SISTEM YANG Direksi PT. PLN (Persero) guna
tujuan pembangunan nasional, MAMPU MINIMALISASI GANGGUAN mempertanyakan kronologis
sebagaimana telah ditegaskan LISTRIK seluruh kejadian pemadaman
dalam Pembukaan Undang-Undang Peristiwa pemadaman listrik listrik massal yang terjadi
Dasar (UUD) 1945 dalam rangka secara luas di wilayah Jabodetabek diwilayah Jabodetabek, Banten,
memajukan kesejahteraan umum. dan Jawa Barat pada hari Minggu dan Jawa Barat
Amanat itu juga sejalan dengan (4/8/2019) hendaknya dapat “Keputusannya, kami akan
makna pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dijadikan sebuah pembelajaran. memantau investigasi PLN. Rapat
yang menegaskan bahwa bumi, PLN seharusnya memiliki sistem ini akan kami lanjutkan dalam
air, dan kekayaan alam yang yang bisa meminimalisasi dampak masa sidang berikutnya untuk
terkandung didalamnya dikuasai pemadaman berskala luas. melakukan pendalaman. Kita
oleh negara dan dipergunakan Demikian dikatakan Ketua Komisi juga akan melihat sampai dimana
untuk sebesar-besarnya VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu kejadian dan kasus ini bisa kita
kemakmuran rakyat. menanggapi kejadian pemadaman buka dan jelaskan kepada publik,”
listrik massal tersebut. jelas wakil Ketua Komisi VII DPR
PANJA LIMBAH LAKUKAN SIDAK KE “Saya mendorong supaya PLN RI Muhammad Nasir kepada awak
BEBERAPA PERUSAHAAN memiliki desain kalau ada masalah media usai melakukan pertemuan
Tim Panja Limbah dan Lingkungan hendaknya dampaknya jangan tertutup dengan Plt. Dirut PLN
Komisi VII DPR RI yang dipimpin begitu luas, harus ada sistem yang dan jajaran Direksi PT. PLN
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI bisa mengatur,” kata Gus Irawan. (Persero) di Gedung Parlemen.
Muhammad Nasir melakukan Adapun sistem yang Terkait masalah kompensasi
inspeksi mendadak (sidak) ke dimaksudkan Gus Irawan adalah ganti rugi yang dialami konsumen,
beberapa lokasi di Indonesia, cabang-cabang PLN harus bisa Nasir mengatakan, masalah
diantaranya yaitu ke PT. Indorama mengantisipasi jika terjadi teknisnya diserahkan kepada pihak
Synthetics dan PT. Indorama gangguan listrik sehingga tidak PLN. “Mengenai penyebab utama
Polycheme di Purwakarta, Provinsi menimbulkan masalah begitu kejadiannya sendiri, hasilnya
Jawa Barat, PT. Antam Kelola luas. “PLN harus belajar dari baru akan diketahui secara pasti
Tambang, PT. Berau Coal Energy, setiap kejadian, ini sesuatu yang setelah dilakukan investigasi,”
sejumlah pabrik yang berada di tidak kita harapkan, PLN merugi, pungkasnya. l dep
Kawasan Industri Medan (KIM)
dan Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara, serta
Indocement Cirebon.
Nasir menegaskan, sidak
tersebut bertujuan untuk
melihat pelaksanaan regulasi
pengelolaan limbah yang
dilakukan oleh perusahaan
tersebut. Dalam operasional
pengolahan limbah, sebuah
pabrik juga harus mengikuti
aturan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH). Dimana dalam UU
tersebut dijelaskan bahwa semua Tim Panja Limbah Komisi VII DPR RI meninjau lokasi TPA Sampah Piyungan di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta.
Foto: Devi/MAN
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 45
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 45
