Page 43 - MAJALAH 178
P. 43
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
membuat langkah nyata meminta
ganti rugi terhadap pemilik Kapal
MV Caledonian Sky dan segera
membuat perencanaan perbaikan
terumbu karang secara serius.
KOMISI VII KOMITMEN DORONG
PEMBANGUNAN EBT
Komisi VII DPR RI akan terus
berkomitmen untuk mendorong
pembangunan sektor Energi Baru
Terbarukan (EBT). Diantaranya
adalah proyek Pembangkit Listrik
Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap
dan PLTB Jeneponto. Proyek
Pembangunan PLTB Sidrap dan
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir melakukan sidak masalah kelangkaan gas di Kabupaten Kampar, PLTB Jeneponto merupakan
Riau. Foto: Eko/MAN wujud komitmen Indonesia
dalam mengurangi emisi karbon.
diharapkan dapat menjaga kesehatan serta melindungi Pengembangan Energi Baru dan
kesehatan dan melindungi segenap generasi mendatang dari dampak Terbarukan merupakan suatu
generasi bangsa Indonesia pada negatif merkuri,” ujarnya. langkah yang terus didorong oleh
masa mendatang. Komisi bidang energi DPR RI dalam
Ketua Komisi VII DPR RI Gus KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI rangka memenuhi perjanjian
Irawan Pasaribu mengatakan RAJA AMPAT BENTUK KELALAIAN international (Paris Agreement)
bahwa merkuri atau yang biasa KOLEKTIF yang telah diratifikasi, yakni
disebut raksa adalah unsur kimia Komisi VII DPR RI menilai penurunan emisi karbon hingga 29
salah satu logam berat yang rusaknya ekosistem Terumbu persen pada tahun 2030.
sangat berbahaya bagi kesehatan Karang di Raja Ampat, Papua oleh Beroperasinya PLTB adalah
dan lingkungan. Merkuri dikenal Kapal MV Caledonian Sky yang langkah yang sangat baik untuk
sebagai suatu bahan yang berpenumpang 102 orang adalah pengembangan EBT sebagai
menyebabkan dampak negatif bentuk kelalaian kolektif. Sebab sumber energi utama di masa
yang signifikan terhadap syaraf tidak mungkin otoritas resmi depan menuju ekonomi rendah
dan dampak kesehatan lainnya. setempat tidak mengetahui dan karbon. Mengingat, Indonesia
Terutama sangat membahayakan memahami adanya kapal berbobot memiliki potensi besar EBT, namun
bagi janin dan balita. lebih dari 4.200 GT yang melewati belum dimaksimalkan dengan baik.
Konvensi Minamata mengatur perairan dangkal tersebut. Komisi VII DPR RI menyatakan
mengenai pengadaan dan Ironisnya semua perlu strategi dan kebijakan
perdagangan merkuri dan senyawa kejadiantersebut, lepas dari yang lebih progresif untuk
merkuri, termasuk pertambangan pengawasan otoritas resmi menggantikan penggunaan
merkuri, dan pengunaannya sehingga kapal tersebut masuk energi fosil ke energi yang rendah
sebagai bahan tambahan dalam ke perairan dangkal di Raja karbon. Salah satunya dengan
produk dan produksi, serta Ampat. Oleh karenanya Komisi memperhatikan externality costs
penggunaan dalam tambang emas VII menyatakan bahwa itu adalah dari bahan bakar fosil. Kebijakan
skala kecil. bentuk kelalaian kolektif yang harga bahan bakar fosil saat ini
“Melalui pengesahan Konvensi harus dilakukan evaluasi secara masih tidak memperhatikan
Minamata, Indonesia akan menyeluruh dan dilakukan dampak kerusakan lingkungan,
memperoleh manfaat, diantaranya perbaikan dengan terintegrasi. sehingga tidak ada perhitungan
memberikan dasar bagi negara Pemerintah harus segera externality cost. Ke depan, Komisi
untuk mengeluarkan peraturan meminta klarifikasi kepada pemilik VII akan mendorong faktor
perundangundangan dan kebijakan kapal dan mengevaluasi sistem externalities itu dimasukkan,
untuk menjamin lingkungan kesyahbandaran dengan lebih sehingga bisa berkompetisi dengan
hidup yang sehat. Dan menjaga baik. Pemerintah juga harus segera bahan bakar terbarukan.
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 43
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 43
