Page 44 - MAJALAH 178
P. 44

KALEIDOSK OP
                    (2014-2019)





            SESALKAN KEBOCORAN PIPA
            MINYAK PERTAMINA DI TELUK
            BALIKPAPAN
            Ketua Komisi VII DPR RI Gus
            Irawan Pasaribu menyesalkan
            terjadinya kebocoran pipa minyak
            Pertamina di Teluk Balikpapan,
            Kalimantan Timur pada 31 Maret
            2018 lalu. Menurutnya, dampak
            atas kejadian itu bukan hanya
            kepada kehidupan biota laut
            ataupun flora fauna yang ada,
            tetapi telah menyebabkan jatuhnya
            korban manusia meninggal dunia.
              “Kita bersepakat untuk
            mendalami persoalan ini. Kita
            ingin tahu apa solusi yang ingin   Tim Kunjungan Kerja Komisi VII dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir melakukan sidak masalah
            diambil terkait dengan kejadian   kelangkaan gas di Kabupaten Kampar, Riau. Foto: Eko/MAN
            ini, supaya tidak terulang. Dan
            apa yang harus dilakukan untuk    aset cadangan minerba tersebut   Kunjungan Kerja Komisi VII DPR
            memperbaiki lingkungan yang       dilakukan dan dibukukan oleh     RI menyerap aspirasi para ahli
            rusak, serta bagaimana bantuan    BUMN Mineral dan Batu Bara.      bidang energi bersama pemerintah
            kepada korban yang jatuh baik                                      di Universitas Sumatera Utara
            meninggal maupun kepada para      DPR KOMITMEN REALISASIKAN KEN    (USU), Medan, Sumatera Utara,
            nelayan yang tidak bisa melaut    Ketua Komisi VII DPR RI Gus      beberapa waktu lalu.
            untuk memenuhi kebutuhan          Irawan Pasaribu menyatakan         Untuk itu, DPR RI melakukan
            hidupnya,” ujarnya.               DPR RI terus berkomitmen untuk   inisiatif dengan membentuk
                                              merealisasikan Kebijakan Energi   Rancangan Undang-Undang
            RUU TENTANG PERUBAHAN             Nasional (KEN) yang tertuang     Energi Baru dan Terbarukan
            UNDANG-UNDANG MINERBA             dalam Peraturan Pemerintah (PP)   (RUU EBT) dan melakukan
            DISETUJUI SEBAGAI INISIATIF DPR   Nomor 79 Tahun 2014. Di dalam    pendalaman dengan para ahli.
            RUU tentang Perubahan atas        PP tersebut dinyatakan bahwa     Dari pertemuan di USU, Gus
            Undang-Undang tentang             pada tahun 2025, peran energi    Irawan mengaku optimis tehadap
            Pertambangan Mineral dan          baru dan terbarukan paling sedikit   RUU yang akan dibentuk tersebut.
            Batubara (RUU Minerba)            harus mencapai 23 persen.        Ia beranggapan bahwa seluruh
            disetujui menjadi Rancangan        Berdasarkan PP tersebut,        pihak mendukung terbentuknya
            UndangUndang Usul Inisiatif       legislator Partai Gerindra       RUU EBT.
            DPR dalam Rapat Paripurna DPR     itu menginginkan adanya
            RI. Meskipun dalam pandangan      kesungguhan dari pemerintah      OPTIMALISASI MANFAAT EBT
            fraksinya, Anggota Komisi VII     untuk berupaya mencapai target   SEJALAN DENGAN AMANAT UUD
            DPR RI dari Fraksi Nasdem         tersebut. Namun berdasarkan fakta   1945
            Sahat Silaban menyampaikan        yang ada di lapangan, Gus Irawan   Sementara itu, saat memimpin
            bahwa  fraksi partainya masih     mengaku bahwa pemerintah         Rapat Dengar Pendapat Umum
            belum setuju dengan sebagian dari   hingga saat ini tidak melakukan   dengan Pusat Kajian Energi
            hal-hal yang telah ditetapkan itu.  upaya untuk menuju ke sana.    Universitas Indonesia (UI),
              Menurutnya, RUU Minerba          “Saya melihat pemerintah sudah   Universitas Gajah Mada (UGM),
            masih perlu direvisi. Pertama,    memiliki roadmap kedaulatan      Institut Teknologi Bandung (ITB),
            dengan memasukkan ketentuan       energi, yang dituangkan dalam    dan Institut Teknologi Sepuluh
            atau pasal yang menyatakan bahwa   KEN 2014. Tetapi hingga sekarang   November (ITS) di Gedung
            aset yang berupa cadangan mineral   kita tidak melihat ada satu upaya   Parlemen, Jakarta, yang membahas
            yang berada diperut bumi dikuasai   yang sungguh-sungguh dari      tentang  Rancangan Undang-
            dan dimiliki oleh negara.  Kedua,   pemerintah untuk mencapai itu,”   Undang Energi Baru Terbarukan,
            kepemilikan oleh negara atas      ujarnya usai memimpin Tim        Wakil Ketua Komisi VII DPR RI



            44 44    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
                   PARLEMENTARIA      EDISI 178      TH. 2019
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49