Page 62 - MAJALAH 178

KALEIDOSK OP
(2014-2019)

Penyusunan RUU akan

Pertimbangkan Kapasitas dan

Ketersedian Waktu

Menjelang akhir Masa Bakti
DPR, Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2019, DPR
berupaya semaksimal
mungkin untuk menyelesaikan
pembahasan berbagai RUU
guna disetujui bersama
pemerintah.

akil Ketua Badan
Legislasi (Baleg)
DPR RI Arif
Wibowo mengajak
WPemerintah dan
DPD RI untuk berperan aktif agar
target Prolegnas 2019 bisa dicapai
hingga lebih dari 50 persen. Dia
pun menyadari capaian legislasi Pimpinan Baleg DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menandatangani naskah RUU KUHP. Foto: Arief/MAN
saat ini masih rendah, lebih
kurang 18 persen dari program
yang sudah ditetapkan sebanyak atas Pelaksanaan Anggaran atas Undang-Undang Nomor 12
55 rancangan undang-undang. Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 tentang Pembentukan
“Kita berharap sebelum Tahun Anggaran 2018; RUU Peraturan Perundang-Undangan;
berakhirnya masa keanggotaan tentang Anggaran Pendapatan dan RUU tentang Sistem Budidaya
DPR RI yang sekarang, rancangan Belanja Negara Tahun Anggaran Pertanian Berkelanjutan; RUU
undang-undang yang disahkan 2020; RUU tentang Perubahan tentang Ekonomi Kreatif; RUU
menjadi undang-undang setidak- atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Pesantren; dan RUU
tidaknya bisa mencapai 50 persen Tahun 1974 tentang Perkawinan; tentang Pengelolaan Sumber
lebih dari program legislasi yang RUU tentang Pekerja Sosial; RUU Daya Nasional untuk Pertahanan
sudah ditetapkan,” ungkap Arif tentang Perubahan Ketiga atas Negara.
saat memimpin Rapat Kerja Undang-Undang Nomor 17 Tahun Namun demikian, terdapat
dengan Menteri Hukum dan HAM 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan sejumlah RUU Prioritas yang
terkait dengan Evaluasi Prolegnas DPRD. masih dalam Pembicaraan Tingkat
RUU Prioritas Tahun 2019 di Ruang RUU tentang Perubahan Kedua I di Komisi dan Pansus yang belum
Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, atas Undang-Undang Nomor dapat diselesaikan, antara lain:
Jakarta, pertengahan Juni 2019. 30 Tahun 2002 tentang Komisi RUU tentang Pertanahan; RUU
Adapun RUU yang telah Pemberantasan Tindak Pidana tentang Daerah Kepulauan; RUU
disahkan antara lain: RUU Korupsi; RUU tentang Sumber tentang Kewirausahaan Nasional;
tentang Pertanggungjawaban Daya Air; RUU tentang Perubahan RUU tentang Desain Industri;

62 62 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 178 TH. 2019