Page 63 - MAJALAH 178
P. 63
KALEIDOSK OP
(2014-2019)
RUU tentang Bea Materai; RUU pertama, penentuan target Widodo pada Sidang Bersama 16
tentang Penghapusan Kekerasan Prioritas Tahunan yang terlalu Agustus lalu di DPR RI. Firman
Seksual; RUU tentang Larangan tinggi yang belum sepenuhnya mengharapkan pada persidangan
Minuman Beralkohol; RUU tentang mempertimbangkan kapasitas yang akan datang hendaknya
Pertembakauan; RUU tentang dan ketersediaan waktu legislasi; tidak ada undang-undang yang
Perkoprasian; dan RUU tentang kedua, lemahnya parameter yang tumpang tindih.
Pengawasan Obat dan Makanan. digunakan untuk menentukan “Program legislasi nasional ke
Sejumlah RUU yang tidak RUU yang akan dimasukkan depan tidak perlu terlalu banyak
dapat diselesaikan tersebut dapat dalam Prolegnas, dan ketiga, seperti sekarang-sekarang ini,
dibahas pada masa keanggotaan penyelesaian pembahasan yang akibatnya adalah tidak
DPR periode mendatang, seringkali mengalami dead-lock terselesaikan, yang kedua, toh
mengingat carryover legislasi untuk materi tertentu karena selesai tapi tidak sesuai dengan
sudah ada landasan hukumnya. adanya ketidaksepahaman atau kebutuhan,” ungkap Firman saat
Yaitu dengan disetujuinya ketidaksepakatan antara Rapat Baleg Pengesahan Jadwal
RUU tentang Perubahan atas Pemerintah dan DPR maupun Masa Persidangan I 2019-2020,
Undang-Undang Nomor 12 di internal pemerintah sendiri. di Ruang Rapat Baleg, Nusantara
Tahun 2011 tentang Pembentukan Namun demikian perbaikan terus I, Senayan, Jakarta, akhir Agustus
Peraturan Perundang-undangan. dilakukan, baik berkaitan dengan 2019.
Perubahan Undang-Undang proses legislasi, struktur, maupun Lebih lanjut, dia menyarankan
tersebut dilakukan berdasarkan mekanismenya. agar dalam penyusunan legislasi
pertimbangan efisiensi waktu dan Di kesempatan yang berbeda, yang akan datang, seyogyanya ada
biaya dalam rangka percepatan Anggota Badan Legislasi (Baleg) pertemuan antara Baleg dengan
pembahasan sebuah rancangan DPR RI Firman Soebagyo pemerintah untuk merumuskan
undang-undang. mengusulkan agar Program apa rencana kerja pemerintah
DPR menyadari bahwa Legislasi Nasional (Prolegnas) pada lima tahun ke depan,
pelaksanaan Prolegnas selama yang akan datang disusun secara sehingga regulasi atau undang-
ini sulit mencapai target karena realistis. Pernyataan tersebut undang yang dibutuhkan dalam
berbagai kendala, antara lain: menyikapi pidato Presiden Joko rangka untuk mengawal program
pemerintahan ke depan bisa
tepat sasaran dengan visi-misi
pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg
Totok Daryanto yang memimpin
rapat, menilai usulan tersebut
bagus. “Masukannya Pak Firman
ini bagus, jadi yang pertama
perlu ada prolegnas, dan prioritas
legislasi yang lebih realistis yang
sesuai dengan kepentingan,” ujar
Totok.
Totok menjabarkan, nantinya
di tingkat eksekutif ada badan
semacam perencana dan
pengendali legislasi. Sebelum
penyusunan prolegnas yang
akan datang, akan ada tahapan
di awal masa penyusunan,
koordinasi antara kedua lembaga
yakni legislasinya eksekutif dan
legislasinya DPR RI bertemu untuk
menetapkan strategi penyusunan
undang-undang yang sesuai
dengan visi misi Presiden. l eko/sf
Baleg DPR RI menerima audiensi dari BEM-SI terkait beberapa Undang-Undang. Foto: Eno/MAN
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 63
TH. 2019 EDISI 178 PARLEMENTARIA 63
